PERURI terus mengambil langkah progresif untuk mengawal percepatan ekosistem digital di sektor pemerintahan. Kali ini, langkah nyata tersebut diwujudkan dengan mengambil peran strategis dalam 11th Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2026, pameran pengadaan barang dan jasa pemerintah terbesar yang berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta pada 5–7 Agustus 2026.
GPFE 2026 menjadi ruang kolaborasi strategis yang mempertemukan pemerintah sebagai pengguna barang dan jasa, dengan pelaku usaha sebagai penyedia. Forum ini mendorong terbentuknya ekosistem pengadaan pemerintah yang semakin transparan, adaptif, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna.
Penyelenggaraan GPFE 2026 didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian UMKM RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta lembaga, pemerintahan provinsi, dan pemerintah daerah lainnya.
Dalam GPFE 2026, PERURI tidak hanya memperkenalkan kapabilitas solusi dan layanan digital, tetapi juga berbagi perspektif sebagai narasumber mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk menghadirkan proses pemerintahan yang lebih aman, terintegrasi, dan tepat guna.
PERURI menekankan bahwa transformasi digital perlu dimulai dari pemahaman yang utuh terhadap kebutuhan pengguna, proses bisnis, serta karakteristik layanan publik. Melalui pendekatan tersebut, nantinya teknologi tidak hanya akan berhenti pada digitalisasi proses, namun juga mampu menjawab tantangan secara relevan, meningkatkan efektivitas layanan, serta menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pemerintah dan juga masyarakat.
Pendekatan ini sejalan dengan mandat PERURI sebagai GovTech Indonesia dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Dalam menjalankan mandat tersebut, PERURI terus mengembangkan ekosistem layanan digital yang komprehensif. Ekosistem ini dirancang untuk mendukung keterpaduan akses, identitas, data, serta berbagai kebutuhan operasional pemerintahan. Melalui langkah ini, masyarakat mendapatkan kemudahan akses layanan publik berbasis identitas digital, diiringi dengan pengelolaan dokumen yang lebih terintegrasi.
“Transformasi digital pemerintahan perlu dibangun berdasarkan kebutuhan yang jelas serta solusi yang tepat guna. Teknologi juga diharapkan mampu menghadirkan kemudahan yang dapat memperkuat kepercayaan, agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh pemerintah, industri dan seluruh warga negara,” ujar Fiandy Fathoni, Head of Marketing and Performance Insight Departement PERURI dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026).
Melalui partisipasi dalam GPFE 2026, PERURI terus memperluas ruang kolaborasi dengan pemerintah dan para pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem pengadaan serta layanan pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan solusi yang aman, terintegrasi, dan terpercaya guna mendukung layanan publik yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
