Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi hasil survei kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan. Salah satu temuan survei tersebut menunjukkan 75% responden mengaku merasakan stres akibat kebijakan pemerintah.
Gibran mengatakan pemerintah menerima dan menghargai hasil survei, kajian, maupun kritik yang disampaikan masyarakat dan lembaga independen. Menurutnya, masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah.
"Bagi saya, semua itu adalah bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri," ujar Gibran melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (15/10/2026).
Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah, termasuk yang ditujukan kepadanya, harus dijawab melalui perbaikan kinerja dan kebijakan.
"Kritik yang disampaikan kepada pemerintah, termasuk kepada saya, harus dijawab dengan kerja yang lebih baik. Baik melalui evaluasi serta perbaikan kebijakan dan cara kerja untuk memastikan kehadiran pemerintah semakin dirasakan masyarakat dan menjawab permasalahan masyarakat di lapangan," tegasnya.
Baca Juga: Prabowo Cuek Gibran Mau Dimakzulkan?
Survei CELIOS bersama Kabinet Bayangan tersebut dirilis dengan judul Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei melibatkan 1.142 responden dari masyarakat umum yang tersebar di berbagai provinsi.
Responden masyarakat umum dihimpun menggunakan metode non-probability sampling melalui Meta Ads dan pembobotan. Selain itu, survei juga melibatkan 129 responden dari kelompok ahli dengan metode snowball sampling.
Sejumlah temuan dalam survei tersebut menunjukkan adanya penilaian kritis masyarakat terhadap sejumlah kebijakan dan kinerja pemerintah.
Sebanyak 76% responden menyatakan setuju jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Kemudian, 75% responden mengaku merasakan stres akibat kebijakan pemerintah.
Survei itu juga menemukan 66% responden menilai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto tidak membawa manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga mendapat sorotan. Sebanyak 96% responden menilai pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan karhutla.
Hasil survei tersebut kemudian menjadi salah satu masukan bagi pemerintah di tengah evaluasi kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Gibran menegaskan bahwa berbagai kritik dan hasil kajian yang muncul akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan memperbaiki kebijakan agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
