Dokter sekaligus entrepreneur, Tirta Mandira Hudhi atau yang dikenal sebagai Dokter Tirta, menegaskan bahwa sikap kritis terhadap pemerintah bukan berarti harus selalu berseberangan dengan kebijakan yang dijalankan.
Menurutnya, masyarakat tetap bisa mengapresiasi program pemerintah yang dinilai bermanfaat, sembari menjalankan peran mengawasi penggunaan uang negara.
Dikutip dari laman Instagram pribadinya @dr.tirta, Kamis (5/11/2026), Dokter Tirta menyebut dirinya tidak berada di kubu pro maupun netral, melainkan berpihak pada rakyat yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi.
“Banyak yang bertanya, sebenarnya dokter tuh di kubu mana? Posisi pro atau netral? Enggak, saya di kubu rakyat yang hobinya menyampaikan aspirasi. Karena itu adalah tugas kita sebagai warga negara,” ujarnya.
Dokter Tirta menilai sejumlah program pemerintah layak mendapatkan apresiasi. Ia mencontohkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai salah satu program yang dinilai berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Menurutnya, program beasiswa tersebut berpotensi terus melahirkan talenta-talenta unggul yang dapat memberikan kontribusi bagi bangsa. Karena itu, ia berharap LPDP tetap dipertahankan dan dikembangkan.
“Itu jujur luar biasa karena bisa membangun SDM. Yang ini jangan di-stop, itu beneran. Karena sampai sekarang itu berpotensi dan sampai sekarang berhasil memunculkan talenta-talenta luar biasa,” kata Dokter Tirta.
Selain LPDP, ia turut menyoroti program BPJS Kesehatan yang menurutnya memiliki konsep dan sistem yang baik. Namun, implementasinya masih membutuhkan evaluasi, terutama terkait persoalan administrasi, pelayanan, hingga kesejahteraan tenaga kesehatan.
Dokter Tirta menyinggung banyaknya keluhan pasien yang berhadapan dengan persoalan administrasi serta ketidakjelasan pihak yang harus memberikan penjelasan ketika muncul kendala layanan. Ia juga menyoroti keluhan dokter mengenai insentif dan rumah sakit terkait pelaksanaan program tersebut.
“Nah ini, jadi BPJS-nya bagus tapi harusnya tetap dievaluasi karena tetap bermanfaat,” tuturnya.
Ia juga mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Meski demikian, menurutnya, pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada besarnya proyek atau anggaran yang dikeluarkan. Kualitas hasil pembangunan dan efisiensi biaya perlu menjadi perhatian.
“Cumankualitas asmal harus diperhatikan, pembangunan harus diperhatikan. Janganlah pembangunannya sampai memakan biaya yang sangat besar sekali. Kalau bisa diefisienkan dengan menghasilkan kualitasnya bagus, evaluasi,” tukasnya.
Baca Juga: Dokter Tirta Kritik Anggapan Demo Mengganggu: Jangan Lupakan Sejarah Reformasi!
Sorotan berikutnya diarahkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dokter Tirta menilai program tersebut memiliki landasan yang baik secara teori, tetapi pelaksanaannya membutuhkan pengawasan berlapis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dokter Tirta juga mengingatkan bahwa perluasan program sebaiknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, pemerintah perlu memulai dari wilayah tertentu sebagai proyek percontohan atau pilot project, kemudian memperluas cakupannya secara bertahap setelah sistem pengawasan berjalan dengan baik.
“Cuma kan pengawasannya kan harus bertingkat. Seharusnya MBG ini, seperti yang saya sudah kritik dari dulu, dibuat di daerah tertentu dulu. Setelah pilot project-nya jadi, baru diperluas secara bertahap sehingga program pengawasannya bagus,” kata Dokter Tirta.
Bagi Dokter Tirta, mengapresiasi kebijakan pemerintah tidak lantas membuat masyarakat harus berhenti menyampaikan kritik. Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak dimanfaatkan untuk memicu konflik horizontal atau mengadu domba masyarakat.
Ia menilai, kritik justru menjadi bagian penting dari tanggung jawab warga negara, terlebih karena masyarakat ikut berkontribusi melalui pajak yang dibayarkan.
“Loh, kenapa kok tetap mengkritisi? Ya karena tugas rakyat itu ya, mengawasi. Kita sudah iuran pajak buat mereka dan buat pejabatnya asbun. Ya kan tetap kesel kan?,” tukasnya.
Dokter Tirta juga menyinggung polemik pernyataan sejumlah pejabat yang mempertanyakan kontribusi masyarakat. Menurutnya, kontribusi warga negara tidak semestinya diukur hanya dari narasi atau penilaian sepihak, sebab masyarakat pada dasarnya telah berkontribusi, salah satunya melalui kewajiban perpajakan.
Ia menegaskan, pernyataan yang mempertanyakan kontribusi masyarakat tersebut menjadi salah satu alasan munculnya kritik, termasuk dalam pembahasan soal pajak.
“Karena pejabatnya asbun, mas. Gara-gara ada satu pejabat atau dua pejabat yang selalu bilang, kontribusimu mana? Bahkan ada figur yang bilang, kontribusimu mana? Sejatinya semua warga itu sudah berkontribusi ya,” pungkasnya.
Baca Juga: Dokter Tirta Sentil Anggapan Orang Miskin karena Malas: Kemiskinan Tak Sesederhana Itu
