Dokter sekaligus Entrepreneur, Tirta Mandira Hudhi atau yang dikenal sebagai Dokter Tirta menyoroti pandangan masyarakat yang menganggap demonstrasi hanya mengganggu ketertiban dan aktivitas publik. Menurutnya, demonstrasi merupakan salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi sekaligus bagian penting dari sejarah perjuangan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Dokter Tirta mengingatkan bahwa kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat seperti yang dinikmati saat ini tidak terlepas dari perjuangan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam gerakan Reformasi 1998. Saat itu, demonstrasi menjadi salah satu kekuatan yang mendorong perubahan politik di Indonesia.
Ia pun menyayangkan anggapan yang meremehkan aksi demonstrasi tanpa mempertimbangkan sejarah panjang perjuangan untuk memperoleh kebebasan berpendapat.
“Saya agak tergelitik melihat pendapat orang di media sosial yang mengatakan, ‘Ngapain sih demo-demo, mengganggu orang?’ Hei, Mas, Mbak, asal kamu tahu, kamu bisa berpendapat seperti sekarang itu karena efek demonstrasi yang dilakukan oleh banyak pihak, banyak elemen pada 1998, saat era Reformasi,” tegas Dokter Tirta, sebagaimana Olenka kutip dari laman Instagram pribadinya @dr.tirta, Kamis (29/10/2026).
Dokter Tirta melanjutkan, tanpa perjuangan masyarakat pada masa tersebut, ruang kebebasan berpendapat yang dinikmati saat ini belum tentu dapat dirasakan dengan kondisi yang sama.
Ia pun menilai, demonstrasi tidak bisa semata-mata dipandang sebagai kegiatan yang mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi kepada pemegang kekuasaan.
“Kalau saat itu tidak ada demonstrasi ramai-ramai tahun 1998, kamu mungkin kalau berpendapat sudah dibungkam. Orang berpendapat, bebas berpendapat, apalagi di era media sosial seperti sekarang, itu juga karena orang-orang yang demonstrasi dulu,” katanya.
Dokter Tirta juga menyoroti pentingnya keterbukaan para pemegang jabatan publik terhadap kritik. Dia bilang, pihak yang telah memenangkan kontestasi politik dan memperoleh kekuasaan tetap memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan suara masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa demonstrasi pada dasarnya bertujuan agar aspirasi yang disampaikan masyarakat mendapat perhatian.
Karena itu, kritik dan tuntutan publik seharusnya tidak diabaikan hanya karena pihak yang berkuasa merasa telah memperoleh mandat melalui kemenangan politik.
“Tujuan demonstrasi itu didengar. Saya melihat pihak-pihak yang di atas, yang memegang jabatan, sudah agak tidak mau mendengar pendapat. Karena mereka menang, merasa bebas,” ungkapnya.
Baca Juga: Dokter Tirta Sentil Anggapan Orang Miskin karena Malas: Kemiskinan Tak Sesederhana Itu
Lebih lanjut, Dokter Tirta berpandangan, sejumlah tuntutan yang disuarakan masyarakat masih berkaitan dengan persoalan yang telah berulang kali menjadi perhatian publik.
Beberapa di antaranya mencakup evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), evaluasi Koperasi Desa (Kopdes), efisiensi anggaran, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberantasan korupsi.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai tuntutan yang terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
“Sebetulnya tuntutannya apa? Tuntutannya kan sama saja dari kemarin-kemarin. Evaluasi MBG, evaluasi Kopdes, efisiensi anggaran, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, terus diperbaiki ke depannya, dan berantas korupsi,” tuturnya.
Selain menanggapi pandangan yang meremehkan demonstrasi, Dokter Tirta juga mengkritik anggapan bahwa tenaga medis, termasuk dokter, sebaiknya tidak terlibat dalam politik.
Terkait hal itu, Dokter Tirta pun menegaskan bahwa profesi dokter tidak menghilangkan hak seseorang sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat mengenai persoalan publik.
Ia juga menyinggung sejarah organisasi Budi Utomo yang berdiri pada 1908 dan memiliki keterkaitan dengan kalangan pelajar kedokteran serta tenaga medis. Menurutnya, keterlibatan kalangan terdidik dalam persoalan masyarakat bukanlah hal yang sepenuhnya terpisah dari sejarah Indonesia.
“Terus ada yang mengatakan, kalau bisa dokter itu enggak usah berpolitik. Loh, Anda lupa? Organisasi pertama di Indonesia, Budi Utomo, itu dulu bagaimana? Dokter semua. Jadi, semua orang itu memiliki hak politik yang sama untuk berpendapat,” tegasnya.
Bagi Dokter Tirta, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Ia pun mengajak masyarakat untuk tetap kritis terhadap kebijakan publik, memahami persoalan yang berkembang, dan tidak melupakan perjuangan yang telah membuka ruang kebebasan berpendapat.
Ia menekankan bahwa kebebasan yang dinikmati masyarakat saat ini perlu diiringi dengan kesadaran untuk menjaga ruang demokrasi, termasuk dengan menghargai hak setiap orang untuk menyampaikan kritik dan tuntutan.
“Jadi, kalian itu juga harus kritis. Kalian bisa menikmati apa yang terjadi sekarang ini gara-gara orang-orang yang demo dulu. Jadi, aspirasi itu penting,” pungkas Dokter Tirta.
Baca Juga: Dokter Tirta Kritik Penanganan Karhutla: Negara Wajib Jamin Udara dan Air Bersih
