Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak tidak masalah ketika dicap sebagai orang yang masuk barisan sakit hati lantaran kekalahan pada Pilpres 2024 lalu, menurutnya kekalahan dalam sebuah hajatan pesta demokrasi tidak bisa dilihat secara sempit.
Baginya kekalahan dalam sebuah pemilu bukan sekadar soal sakit hati atau tidak sakit hati, namun yang lebih penting dari itu semua adalah soal iklim demokrasi, apakah pesta demokrasi itu berlangsung demokratis atau justru sebaliknya.
Baca Juga: Narsis dan Pengen Terus Berkuasa, Jokowi Gagal Memberi Teladan Kenegarawanan
“Kalau buat saya, tidak ada soal sakit atau tidak. Ini adalah warning tentang demokrasi kita. Ini bukan tentang pribadi, demokrasi ini harus dijaga,” kata Anies dalam sebuah wawancara bersama Merry Riana dilansir Olenka.id Kamis (29/10/2026).
Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Joko Widodo ini tidak menyatakan secara gamblang bahwa iklim demokrasi Indonesia sedang kacau balau ketika Pilpres 2024 diselenggarakan, namun ia mengatakan kerusakan demokrasi sebuah bangsa bisa dilihat secara kasat mata, tanda-tandanya jelas.
Salah satu tanda bahwa demokrasi sedang tidak baik-baik saja adalah soal netralitas para penyelenggara pemilu, ketika para penyelenggara yang menjadi wasit dalam pertarung ini dikendalikan pihak tertentu, maka pesta demokrasi jelas tak bakal berlangsung demokratis sebab semuanya bisa diatur untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau wasit dikendalikan, penyangga dikendalikan,” ujarnya.
Tanda lainnya yang mengonfirmasi rusaknya demokrasi sebuah bangsa adalah soal posisi lawan, dimana kelompok yang merasa berkuasa melakukan berbagai cara untuk meniadakan lawan-lawan mereka supaya kekuasaan kembali jatuh ke tangan mereka.
“Demokrasi berada dalam bahaya apabila pihak yang berpotensi menjadi pesaing tidak memperoleh ruang yang setara untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik,” ujarnya.
Poin terakhir yang menandakan bahwa demokrasi sedang kacau balau adalah main curang dari mereka yang merasa punya kuasa untuk mengutak atik berbagai peraturan demi melanggengkan kekuasaan mereka.
Kepastian aturan merupakan bagian penting dari kompetisi elektoral. Perubahan regulasi yang tidak konsisten atau dianggap menguntungkan pihak tertentu dapat memunculkan pertanyaan mengenai keadilan proses politik.
Meski demikian, penilaian terhadap dugaan pengendalian institusi maupun perubahan aturan tetap perlu dilihat berdasarkan peristiwa konkret, ketentuan hukum, dan bukti yang dapat diuji.
“Yang kedua, lawan ditiadakan, yang ketiga, aturan main diubah-ubah berarti ini demokrasi kita dalam bahaya,” tegasnya.
Baca Juga: Polemik Ijazah Gibran: Prabowo Masih Ragu-ragu atau Diam-diam Menikmati Kegaduhan?
Anies kembali menegaskan bahwa pengalaman politik yang dialaminya tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai persoalan tersebut. Ia mengarahkan perhatian pada dampak yang lebih luas, yakni kemungkinan terganggunya prinsip-prinsip demokrasi.
“Ketika salah, kejadian-kejadian yang terjadi, maka yang dalam bahaya demokrasi kita, ini bukan soal Anies,” pungkasnya.
