Kelima, pemantauan dan penanganan insiden. Perusahaan harus memiliki mekanisme untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, melakukan investigasi ketika terjadi kebocoran, serta memberikan pemberitahuan kepada pelanggan apabila data mereka terdampak.

Keenam, audit dan evaluasi keamanan secara berkala. Langkah ini diperlukan untuk menemukan kerentanan sistem sejak dini sekaligus memastikan perbaikan keamanan benar-benar dilakukan.

Dr. Heru mengatakan, perusahaan dapat menggunakan standar ISO 27001:2022 dan NIST Cybersecurity Framework 2.0 sebagai acuan dalam membangun sistem perlindungan data.

Ia juga menegaskan bahwa ancaman kebocoran data tidak hanya menjadi persoalan perusahaan besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menghadapi risiko serupa, terutama jika menggunakan sistem digital yang memiliki celah keamanan.

“Keamanan siber juga bukan hanya persoalan perusahaan besar. UMKM memiliki risiko serupa, terutama jika sistemnya memiliki kerentanan yang dapat dieksploitasi,” imbuhnya.

Di sisi lain, perlindungan data pelanggan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan teknologi atau pengelola layanan. Menurut Dr. Heru, diperlukan tanggung jawab bersama antara pelaku usaha, penyedia teknologi, dan masyarakat.

Perusahaan perlu menerapkan prinsip security by design dan privacy by design. Artinya, aspek keamanan dan privasi harus menjadi bagian dari proses perancangan sistem sejak awal, bukan sekadar ditambahkan setelah muncul masalah.

Sementara itu, pelanggan juga perlu membangun kebiasaan lebih waspada ketika beraktivitas di ruang digital. Mulai dari tidak sembarangan mengeklik tautan mencurigakan, tidak membagikan kode OTP kepada siapa pun, hingga mengaktifkan autentikasi multifaktor pada akun penting.

Lebih jauh, Dr. Heru turut menyoroti klaim perusahaan yang menyatakan telah menghentikan akses tidak sah dalam waktu 24 jam setelah insiden keamanan terjadi. Menurutnya, tindakan tersebut belum otomatis menjamin seluruh risiko kebocoran data telah terselesaikan.

Perusahaan tetap harus melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui jenis dan cakupan data yang terdampak, bagaimana penyerang bisa masuk ke dalam sistem, serta apakah informasi yang bocor berpotensi disalahgunakan.

Sebab, menghentikan akses penyerang hanyalah salah satu bagian dari penanganan insiden. Risiko lanjutan terhadap pelanggan juga harus menjadi perhatian.

“Ketika pelanggan menyerahkan data pribadinya kepada perusahaan, sesungguhnya mereka sedang memberikan kepercayaan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan tersebut melalui penerapan sistem pengamanan yang memadai,” pungkasnya.

Baca Juga: Dibayangi Kejahatan Digital, Baru 44% Masyarakat Indonesia Terapkan Praktik Keamanan Siber