Kebocoran data pelanggan menjadi salah satu ancaman digital yang semakin perlu diwaspadai. Bukan sekadar membuat informasi pribadi tersebar, insiden ini juga bisa membuka celah bagi pelaku kejahatan siber untuk melancarkan penipuan dengan cara yang semakin meyakinkan.
Nomor telepon dan alamat email yang bocor, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk mengirim pesan palsu berkedok hadiah, pengembalian dana, hingga pemberitahuan transaksi. Risiko bahkan semakin besar ketika informasi tersebut dikombinasikan dengan nama, identitas, dan riwayat transaksi pelanggan.
Dosen Program Studi Ilmu Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SSMI) IPB University, Dr. Heru Sukoco, mengungkapkan, data pelanggan memiliki nilai ekonomi tersendiri. Informasi tersebut bisa diperjualbelikan atau dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk melakukan berbagai kejahatan siber.
“Jika digabungkan dengan nama, identitas, dan riwayat transaksi, data tersebut dapat digunakan untuk menyusun pesan penipuan yang meyakinkan, seperti tawaran hadiah atau pengembalian dana palsu,” terang Dr. Heru, dikutip dari laman resmi IPB University, Jumat (20/11/2026).
Modus tersebut dikenal sebagai phishing, yakni upaya menipu korban agar memberikan informasi sensitif melalui pesan atau situs palsu. Jika dilakukan melalui SMS dan WhatsApp, teknik ini dikenal sebagai smishing.
Dr. Heru juga mengingatkan bahwa informasi sensitif seperti PIN tetap perlu mendapatkan perlindungan yang tepat, meskipun telah melalui proses hashing atau pengubahan data menjadi representasi tertentu untuk melindunginya.
Lantas, bagaimana cara mengetahui apakah sebuah perusahaan benar-benar memiliki sistem perlindungan data pelanggan yang memadai? Menurut Dr. Heru, ada enam indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjaga keamanan informasi pelanggan.
Pertama, transparansi dalam pengumpulan data. Perusahaan harus menjelaskan secara terbuka jenis informasi apa saja yang dikumpulkan, untuk tujuan apa data tersebut digunakan, berapa lama disimpan, serta siapa saja yang memiliki akses terhadapnya.
Keterbukaan ini penting agar pelanggan mengetahui bagaimana informasi pribadinya dikelola dan tidak merasa kehilangan kendali atas data yang telah diberikan.
Kedua, pembatasan pengumpulan data sesuai kebutuhan layanan. Perusahaan sebaiknya tidak meminta informasi pribadi secara berlebihan jika data tersebut sebenarnya tidak diperlukan untuk menjalankan layanan.
Ketiga, pengamanan teknis yang memadai. Hal ini mencakup penggunaan enkripsi, pembatasan hak akses, autentikasi multifaktor bagi administrator, serta pembaruan sistem secara berkala untuk menutup celah keamanan.
Lalu, keempat, pengawasan terhadap aplikasi pihak ketiga. Perusahaan perlu memastikan bahwa mitra teknologi yang terhubung dengan sistem mereka, seperti aplikasi kasir maupun program loyalitas pelanggan, juga menerapkan standar keamanan yang baik.
Baca Juga: Data 5,7 Juta Akun Pelanggan Fore Bocor, Apa yang Dilakukan Manajemen?
Kelima, pemantauan dan penanganan insiden. Perusahaan harus memiliki mekanisme untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, melakukan investigasi ketika terjadi kebocoran, serta memberikan pemberitahuan kepada pelanggan apabila data mereka terdampak.
Keenam, audit dan evaluasi keamanan secara berkala. Langkah ini diperlukan untuk menemukan kerentanan sistem sejak dini sekaligus memastikan perbaikan keamanan benar-benar dilakukan.
Dr. Heru mengatakan, perusahaan dapat menggunakan standar ISO 27001:2022 dan NIST Cybersecurity Framework 2.0 sebagai acuan dalam membangun sistem perlindungan data.
Ia juga menegaskan bahwa ancaman kebocoran data tidak hanya menjadi persoalan perusahaan besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menghadapi risiko serupa, terutama jika menggunakan sistem digital yang memiliki celah keamanan.
“Keamanan siber juga bukan hanya persoalan perusahaan besar. UMKM memiliki risiko serupa, terutama jika sistemnya memiliki kerentanan yang dapat dieksploitasi,” imbuhnya.
Di sisi lain, perlindungan data pelanggan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan teknologi atau pengelola layanan. Menurut Dr. Heru, diperlukan tanggung jawab bersama antara pelaku usaha, penyedia teknologi, dan masyarakat.
Perusahaan perlu menerapkan prinsip security by design dan privacy by design. Artinya, aspek keamanan dan privasi harus menjadi bagian dari proses perancangan sistem sejak awal, bukan sekadar ditambahkan setelah muncul masalah.
Sementara itu, pelanggan juga perlu membangun kebiasaan lebih waspada ketika beraktivitas di ruang digital. Mulai dari tidak sembarangan mengeklik tautan mencurigakan, tidak membagikan kode OTP kepada siapa pun, hingga mengaktifkan autentikasi multifaktor pada akun penting.
Lebih jauh, Dr. Heru turut menyoroti klaim perusahaan yang menyatakan telah menghentikan akses tidak sah dalam waktu 24 jam setelah insiden keamanan terjadi. Menurutnya, tindakan tersebut belum otomatis menjamin seluruh risiko kebocoran data telah terselesaikan.
Perusahaan tetap harus melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui jenis dan cakupan data yang terdampak, bagaimana penyerang bisa masuk ke dalam sistem, serta apakah informasi yang bocor berpotensi disalahgunakan.
Sebab, menghentikan akses penyerang hanyalah salah satu bagian dari penanganan insiden. Risiko lanjutan terhadap pelanggan juga harus menjadi perhatian.
“Ketika pelanggan menyerahkan data pribadinya kepada perusahaan, sesungguhnya mereka sedang memberikan kepercayaan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan tersebut melalui penerapan sistem pengamanan yang memadai,” pungkasnya.
Baca Juga: Dibayangi Kejahatan Digital, Baru 44% Masyarakat Indonesia Terapkan Praktik Keamanan Siber