Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan 6.000 tokoh nasional lainnya yang dilakukan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Listyo Sigit dan sejumlah elite polisi yang sudah ditetapkan menjadi tersangka kata dia hanya pion yang disuruh maju paling depan. Mereka hanya eksekutor di belakang mereka pasti masih ada pihak lain yang mendalangi aksi mata-mata ini.
Baca Juga: Kenapa Keluarga Jokowi, Qodari dan Pratikno Tak Disadap Listyo?
Bamsoet yakin betul ada tangan-tangan tak terlihat yang mengendalikan operasi ini termasuk membiayai penyadapan tersebut, pihak tak kasat mata itu harus ikut diringkus ke meja hijau.
“Jika penyadapan ilegal ini terbukti, hukum tidak boleh hanya menangkap tangan yang menekan tombol. Hukum harus menemukan otak yang memberi perintah, dompet yang membiayai, dan pihak yang menikmati hasilnya," kata Bamsoet kepada wartawan Selasa (10/11/2026).
“Yang harus diburu bukan hanya siapa menyadap, melainkan seluruh rantai kejahatannya: siapa yang memberi perintah, siapa yang mengoperasikan perangkat, siapa yang menyediakan akses, siapa yang menerima data, siapa yang memperoleh keuntungan, serta siapa yang menikmati perlindungan dari kebocoran informasi tersebut," tegasnya.
Bamsoet melanjutkan, penyadapan terhadap kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa tak bisa dianggap remeh. Informasi dan rahasia negara bisa jatuh ke tangan yang salah dan dapat disalahgunakan. Karenanya seluruh pihak yang terlibat harus diusut tuntas.
“Penyadapan ilegal tidak selalu berakhir pada layar telepon. Ia bisa berujung pada manipulasi pasar, permainan proyek, penghindaran pajak, pengalihan keuntungan ke luar negeri, serta sabotase kebijakan yang seharusnya menguntungkan rakyat," paparnya.
Untuk mengungkap perkara tersebut, Bamsoet mendorong penyidik menggabungkan pemeriksaan forensik digital dengan penelusuran transaksi keuangan. Kedua pendekatan itu dinilai penting untuk menemukan hubungan antara akses terhadap informasi rahasia dan keuntungan yang mungkin diperoleh para pelaku.
“Pendekatannya harus sederhana tetapi keras: ikuti data, ikuti uang, ikuti manfaatnya," kata Bamsoet.
Ia menambahkan, penyidik perlu menghubungkan waktu terjadinya akses terhadap informasi dengan aktivitas transaksi bisnis yang mencurigakan. Terutama apabila transaksi tersebut berlangsung sebelum pemerintah mengumumkan kebijakan resmi.
Lebih jauh, Bamsoet mengingatkan adanya potensi persoalan hukum yang lebih serius apabila pembajakan komunikasi rahasia negara dilakukan dengan tujuan melemahkan legitimasi pemerintahan yang sah.
“Sebab makar modern tidak selalu datang dengan senjata dan tank di jalanan. Ia dapat hadir melalui penguasaan informasi, pembajakan komunikasi, transaksi gelap, manipulasi opini publik, tekanan pasar, dan pengkhianatan orang-orang yang diberi akses pada rahasia negara," ungkapnya.
Selain penegakan hukum, Bamsoet turut menyoroti pentingnya integritas pejabat dan aparatur yang berada di lingkungan strategis kepresidenan. Ia menilai setiap orang yang memiliki akses terhadap informasi rahasia negara harus menjaga kepercayaan tersebut.
"Kesetiaan kepada negara tidak cukup dibuktikan dengan jabatan dan seragam. Kesetiaan dibuktikan ketika seseorang memegang rahasia negara, lalu memilih menjaganya—bukan menjualnya," ucapnya.
Sebagai langkah konkret, Bamsoet mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus lintas lembaga untuk menangani perkara tersebut. Satgas itu diharapkan melibatkan aparat penegak hukum, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), unsur intelijen negara, serta pakar forensik digital independen.
Satgas tersebut nantinya diharapkan dapat mengaudit keseluruhan sistem komunikasi digital Presiden, menelusuri rekening dan aset pihak-pihak yang terafiliasi, serta memperkuat perlindungan komunikasi melalui penerapan enkripsi berlapis.
Sementara itu, dalam perkembangan penanganan kasus, Bareskrim Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Suyudi telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak dalam periode 2025–2026.
Baca Juga: Listyo ‘Intip’ Prabowo, Titiek Soeharto: Yang Disadap Bosnya Sendiri, Itu Mau Dilapor ke Siapa?
Tiga nama pertama yang diumumkan sebagai tersangka pada 3 November 2026 adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Selanjutnya, pada 5 November 2026, penyidik kembali menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat dalam perkara tersebut.
