Pemerintah mencabut hak guna usaha (HGU) milik 11 perusahaan yang beroperasi di Kalimantan. Pencabutan izin tersebut dilakukan setelah perusahaan-perusahaan itu diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, sejumlah perusahaan tersebut memiliki investor atau pemegang saham dari luar negeri. Negara asal investornya antara lain Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
"Kalau dilihat dari BO-nya, atau beneficiary ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini," ujar Nusron, dikutip Rabu (11/11/2026).
Baca Juga: Kahf Ikut Jaga Perjuangan Petugas Karhutla lewat Langkah Berdampak
Kesebelas perusahaan tersebut tersebar di sejumlah wilayah Kalimantan, mulai dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga Kalimantan Timur.
Nusron menjelaskan, pencabutan HGU dilakukan berdasarkan beberapa kategori atau klaster. Salah satunya adalah perusahaan yang wilayah konsesinya mengalami kebakaran lebih dari 50 persen.
Selain luas area yang terbakar, pemerintah juga mempertimbangkan riwayat kejadian karhutla serta kesiapan perusahaan dalam mencegah dan menangani kebakaran.
"Kemudian kejadian berulang. Kemudian, sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada," kata Nusron.
Baca Juga: Apakah Industri Kelapa Sawit Penyebab Karhutla?
Klaster lainnya mencakup perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir, bahkan ada yang izinnya sudah habis sejak 2020. Sementara itu, kelompok terakhir terdiri atas perusahaan yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, berikut daftar 11 perusahaan yang HGU-nya dicabut pemerintah:
-
PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas lahan 4.000 hektare.
-
PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 11.558 hektare.
-
PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.
-
PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 1.510 hektare.
-
PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare.
-
PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 4.750 hektare.
-
PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 5.134 hektare.
-
PT JMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
-
PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
-
PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 5.244 hektare.
-
PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Tak berhenti pada 11 perusahaan tersebut, Kementerian ATR/BPN juga tengah mendalami kemungkinan pencabutan HGU terhadap tiga perusahaan lainnya.
Menurut Nusron, pemerintah masih melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi fisik lahan dan mencocokkannya dengan data yang dimiliki. Hasil pemeriksaan itu nantinya menjadi pertimbangan apakah pencabutan izin dilakukan terhadap seluruh atau hanya sebagian lahan perusahaan.
"Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada," tuturnya.
