Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Total nilai pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar sepanjang 2024 hingga 2026.
Berdasarkan penelusuran ICW, paket pengadaan tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Temuan yang disampaikan melalui siaran pers pada Senin (9/11/2026) itu menggunakan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 di portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pekerjaan yang tercatat tidak hanya berupa promosi melalui media sosial, tetapi juga penayangan video di YouTube hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan pemerintah.
Lalu, bagaimana rincian delapan paket pengadaan tersebut dan berapa nilai masing-masing kontraknya?
Lima Paket dari Kemendikbudristek pada 2024
Lima paket pengadaan pertama berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kemendikbudristek pada 2024. Berdasarkan data yang dihimpun ICW, total nilai kelima paket tersebut mencapai Rp3.900.000.002.
Baca Juga: Raffi Ahmad Dengerin Nih: Kalau Tak Mau Dikritik, Mundur Saja dari Utusan Presiden!
Berikut rincian pekerjaan dan nilai pengadaannya:
-
Penayangan video di YouTube RANS Entertainment: Rp452.698.902.
-
Penayangan Instagram Reels akun @raffinagita1717: Rp205.893.300.
-
Penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717: Rp575.655.000.
-
Jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan (event attendance): Rp2.521.329.200.
-
Penayangan konten di TikTok @raffinagita1717: Rp144.423.600.
Dari kelima paket tersebut, jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan menjadi pengadaan dengan nilai terbesar, yakni sekitar Rp2,52 miliar. Sementara itu, paket penayangan konten TikTok memiliki nilai paling rendah, yaitu sekitar Rp144,42 juta.
Tiga Paket dari KKP pada 2025–2026
Selain Kemendikbudristek, ICW menemukan tiga paket pengadaan jasa influencer dari KKP dengan total nilai Rp10.796.955.000.
Dua paket berasal dari tahun anggaran 2025. Pertama, pengadaan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut senilai Rp3.596.955.000.
Kedua, pengadaan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dengan nilai kontrak Rp3,6 miliar.
Baca Juga: Raffi Ahmad Kena Cancel Culture, Saham RANS Jatuh ke Bawah Rp100
Selanjutnya, pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kembali mengadakan jasa publikasi influencer senilai Rp3,6 miliar. Paket tersebut ditujukan untuk publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna.
Dengan demikian, total nilai tiga paket pengadaan dari KKP mencapai sekitar Rp10,79 miliar. Angka tersebut lebih besar dibandingkan akumulasi lima paket dari Kemendikbudristek.
ICW Pertanyakan Transparansi dan Kewajaran Pengadaan
Di balik rincian nilai kontrak tersebut, ICW menyoroti sejumlah aspek dalam proses pengadaan. Salah satunya adalah pencantuman nama kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717 secara spesifik dalam sejumlah paket Kemendikbudristek.
Menurut ICW, pengadaan yang menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik tersebut berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk mengikuti persaingan apabila spesifikasi pekerjaan telah mengarah pada kanal atau akun tertentu.
ICW juga mempertanyakan kewajaran harga sejumlah paket, termasuk perbedaan nilai kontrak dan penggunaan satuan detik sebagai dasar pembayaran penayangan konten.
Karena itu, ICW mendorong keterbukaan dokumen pengadaan, antara lain Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dokumen kontrak, serta laporan hasil pekerjaan. Dokumen tersebut diperlukan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan, harga yang dibayarkan, dan hasil pekerjaan yang diterima pemerintah.
Baca Juga: Profil Willie Salim, Selebgram yang Disorot Usai Hadiri Acara Sumpah Pemuda Bareng Raffi Ahmad
Pengadaan KKP Jadi Sorotan di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran
Pengadaan jasa influencer oleh KKP juga menjadi perhatian ICW karena berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Dalam konteks itu, ICW menyoroti pengadaan jasa influencer oleh KKP yang mencapai sekitar Rp7,2 miliar pada 2025 dan kembali mengalokasikan Rp3,6 miliar pada 2026 melalui perusahaan yang sama.
ICW menilai penggunaan anggaran negara untuk jasa publikasi perlu memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan indikator keberhasilan yang terukur. Dengan begitu, manfaat pengadaan bagi masyarakat dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan.
ICW Minta Penjelasan soal Potensi Konflik Kepentingan
ICW juga mempertanyakan potensi konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut karena PT Rans Animasi Indonesia merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Lembaga tersebut meminta penjelasan terbuka mengenai hubungan kepemilikan dan kedudukan Raffi Ahmad di perusahaan tersebut, termasuk langkah yang dilakukan untuk mencegah konflik kepentingan dalam proses pengadaan pemerintah.
ICW mendorong agar temuan tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan audit untuk memastikan kewajaran harga, kesesuaian kebutuhan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Perlu dicatat, temuan mengenai nilai kontrak dan keterkaitan perusahaan dengan Raffi Ahmad tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi ataupun konflik kepentingan yang telah terjadi.
Hingga berita ini disusun, redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak RANS, Kemendikbudristek, dan KKP terkait temuan tersebut. Namun, belum ada tanggapan yang diterima. Redaksi akan memperbarui informasi apabila pihak-pihak terkait memberikan penjelasan.
