Lokataru Foundation menilai Program kesayangan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen mengatakan, KDMP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia bisa menjadi mesin politik bawah tanah.
KDMP dapat dipakai sebagai alat menguasai aliran anggaran, jalur logistik, serta membangun mesin kontrol politik. Apalagi KDMP selalu melibatkan TNI dalam pembangunan dan tata kelola program tersebut yang membuat potensi penyalahgunaan semakin besar.
Baca Juga: Prabowo Keluarkan Kriteria Khusus, Siapa Pantas Jadi Gubernur BI?
"Ketika puluhan ribu titik Kopdes dihubungkan langsung dengan struktur militer dan penguasaan bahan pokok masyarakat, risiko koordinasi politik bawah tanah untuk kepentingan Pemilu 2029 menjadi sangat tinggi dan sulit diawasi oleh publik," Kata Delpedro dilansir Jumat (31/7/2026).
Pelibatan militer serta potensi kerawanan penyalahgunaan KDMP sebagai alat politik lanjut Delpedro jelas menjadi ancaman bagi masyarakat sipil di pedesaan, suara mereka sangat mudah dikendalikan.
"Apabila tidak diawasi, jejaring ekonomi desa berpotensi dimanfaatkan kelompok yang menopang agenda militerisme untuk mengendalikan logistik dan lumbung suara masyarakat. Kondisi ini sebagai bentuk state corporatism yang mengancam kebebasan sipil di wilayah perdesaan," tambahnya.
Sementara itu, Peneliti Lokataru Foundation, Fahrul Lubis meniai KDMP bukan semata-mata program yang bertujuan menggerakan ekonomi rakyat.
Menurutnya, program KDMP telah menciptakan opportunity structure bagi konsolidasi kekuatan politik dan patronase di tingkat lokal. Berdasarkan hasil studi Lokataru, KDMP telah berkembang menjadi infrastruktur politik berskala besar.
Baca Juga: Peraturan Warisan Paman Anwar Usman Bisa Jadi Celah Hukum Lengserkan Gibran
"Keterlibatan aparatur negara, penetapan kepala desa secara ex-officio hingga keterlibatan unsur TNI dalam percepatan dan pengawasan di lapangan berpotensi menggeser makna koperasi dari instrumen demokrasi ekonomi menjadi 'hadiah politik' dan sarana legitimasi kekuasaan," ujar Fahrul.
