Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan terus meluas. Dampaknya mulai dirasakan di berbagai sektor, mulai dari terganggunya operasional penerbangan hingga meningkatnya risiko gangguan kesehatan masyarakat.
Kondisi tersebut membuat pemerintah meningkatkan kewaspadaan di tengah puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Agustus 2026.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026, tercatat 1.487 titik panas atau hotspot yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing memiliki 74 titik panas, sedangkan Kalimantan Utara tercatat memiliki 3 titik.
Adapun Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi.
"BNPB bersama pemerintah daerah melakukan pemantauan perkembangan titik panas, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi di lapangan," kata Berton dalam keterangan pers resmi.
Empat Provinsi Jadi Prioritas Penanganan
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengungkapkan, hasil analisis titik panas per 19 Agustus 2026 menunjukkan empat provinsi menjadi prioritas penanganan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.
"Terkait dengan analisis titik panas untuk update 19 Agustus, ada empat provinsi yang menjadi prioritas," ujar Teuku dalam rapat Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Ia menambahkan, Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang paling mengkhawatirkan karena minimnya potensi hujan buatan dalam waktu dekat.
"Yang menjadi masalah adalah Kalimantan Tengah, karena sampai akhir Agustus tidak ada potensi awan hujan yang dapat kita semai menjadi hujan di sana," imbuhnya.
Baca Juga: Ferry Irwandi: Indonesia Tidak dalam Keadaan Baik-baik Saja, Kalimantan dan Sumatra Disorot
Penerbangan Terganggu Akibat Asap Tebal
Dampak karhutla mulai dirasakan di sektor transportasi udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengungkapkan asap tebal telah mengganggu operasional sejumlah bandara di Kalimantan, terutama Bandara Singkawang, Kalimantan Barat.
"Pada 16 Agustus 2026, dengan jarak pandang sekitar 3.000 meter, penerbangan TransNusa terdampak dengan jumlah 174 penumpang rute Bandara Soekarno Hatta (CGK) – Bandara Singkawang (SKJ) dan 153 penumpang SKJ-CGK. Super Air Jet terdampak dengan 180 penumpang CGK-SKJ dan 87 penumpang SKJ-CGK," ungkap Lukman dalam keterangan resminya, Jumat (21/8/2026).
Gangguan serupa juga terjadi di Bandara Supadio Pontianak. Jarak pandang di bandara tersebut sempat turun hingga di bawah 1.000 meter pada pagi hari.
Branch Communication and CSR Department Head Bandara Supadio, Joko Wahyudi, menyebutkan sebanyak 21 penerbangan mengalami keterlambatan pada periode 18-21 Agustus 2026.
"Keterlambatan terjadi karena jarak pandang pada pagi hari berada di bawah 1.000 meter," kata Joko.
Kasus ISPA Melonjak
Selain mengganggu penerbangan, kabut asap akibat karhutla juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Kementerian Kesehatan mencatat kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) mencapai sekitar 400 ribu kasus per minggu secara nasional. Lonjakan tersebut terjadi di tengah kombinasi musim kemarau dan karhutla.
Baca Juga: Apa Itu 'El Nino Godzilla' yang Disebut Jadi Pemicu Karhutla di Indonesia?
Pemerintah juga telah mengerahkan 90 tenaga kesehatan ke sejumlah wilayah terdampak sejak 17 Agustus 2026.
Di Kalimantan Tengah, indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) di Palangka Raya bahkan sempat mencapai angka 487 pada 19 Agustus 2026. Angka tersebut masuk dalam kategori berbahaya.
Kondisi ini turut mendorong Komisi IV DPR mendesak pemerintah agar penanganan karhutla di Kalimantan menjadi prioritas nasional.
Pemerintah Didorong Tingkatkan Penanganan
Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mendorong pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas dan menyeluruh dalam menangani karhutla. Menurutnya, dampak kebakaran kini telah merambah berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari transportasi, pendidikan, hingga kesehatan.
Pemerintah sendiri telah mengerahkan ribuan personel gabungan TNI, Polri, dan BNPB untuk menangani karhutla. Selain itu, operasi modifikasi cuaca juga dilakukan di sejumlah provinsi prioritas guna membantu mengendalikan kebakaran dan mencegah api meluas.
Dengan kondisi cuaca yang masih kering hingga akhir Agustus, penguatan pemantauan titik panas dan penanganan di wilayah rawan menjadi langkah penting untuk menekan dampak karhutla terhadap masyarakat.
