Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku dirinya bakal menindak tegas pengusaha nakal yang hendak mencurangi proses perizinan. Untuk melakukan pengawasan Bahlil bakal membentuk sebuah direktorat baru di kementerian yang ia pimpin, dimana unit baru ini bakal diisi para penegak hukum yang berasal dari TNI-Polri
"Ditjen Gakkum akan dipimpin kalau tidak polisi, TNI, kalau nggak jaksa. Dengan demikian, maka penyelesaian konflik-konflik IUP sudah terselesaikan di Kementerian ESDM," ujar Bahlil dilansir Selasa (26/11/2024).
Baca Juga: Tegas Bahlil: Jokowi dan Gibran Tidak Masuk Golkar
Bahlil mengakui selama ini banyak pengusaha nakal yang mencurangi proses perizinan. Modus kenakalan misalnya, dilakukan dengan membuat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menggunakan tanda tangan pejabat publik yang sudah meninggal.
"Kita kan tahu ada dokumen terbang, bupati sudah meninggal, tanda tangan masih jalan. Sudahlah, jangan kita baku tipu, kita sama-sama tahu ini barang," jelasnya.
Tak hanya itu, Bahlil juga mengakui selama ini banyak pengusaha curang yang memalsukan nomor surat izin tambang menggunakan nomor surat pengantar KTP. Bahkan ada juga yang nekat memakai nomor surat pengantar jenazah.
"Sudah, kita berakhirlah, berakhirlah sudah permainan ini. Sudah. Saya nggak mau tengok ke belakang. Saya mau bikin babak baru. Modusnya pun saya paham, bukan nggak paham, karena mungkin sebagian modus itu teman-teman saya yang buat," tegasnya.
Bahlil lantas meminta jajarannya untuk untuk rutin menggelar evaluasi internal, ia curiga kecurangan yang selama ini berjalan mulus dibantu oknum orang dalam.
"Pak Dirjen evaluasi juga karyawan kita. Nggak mungkin itu terjadi kalau tanpa ada kolaborasi. Kolaborasi mantan bupati, kolaborasi mungkin juga mohon maaf, pemerintah daerah, kolaborasi dengan oknum-oknum yang ada di Kementerian ESDM," jelasnya.
Oleh karenanya, ia ingin Direktorat Gakkum nya nanti dipimpin oleh aparat yang bisa tegas membasmi segala kecurangan yang selama ini dilakukan pengusaha. Tapi sebelum ditindak, ia berharap para pelaku usaha untuk berhenti sendiri mencurangi hukum.
Baca Juga: H -1 Pencoblosan, Ketua MPR Ajak Masyarakat Merayakan Lebaran Demokrasi dengan Riang Gembira
"Jadi sudahlah saya mohon dengan segala hormat dari lubuk hati yang paling dalam jangan paksakan saya melakukan di luar batas kewajaran. Nanti saya akan lakukan karena ini kita sama-sama tahu kartu ini. Soalnya saya jujur untuk kalian teman-teman pengusaha khususnya," pungkas Bahlil.
