Berbagai program pemerintah Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang tengah dijalankan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan apresiasi dari kalangan akademisi. Dr. Iswadi, M.Pd, akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, menilai program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan modernisasi armada perikanan nasional merupakan wujud nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan visi ekonomi kerakyatan yang berpihak pada masyarakat pesisir.
Baca Juga: Dukung Potensi Perikanan, Askrindo Hadirkan Pelindungan Asuransi untuk Nelayan Sorong
Menurut Dr. Iswadi, program keberpihakan pada nelayan ini merupakan bagian integral dari Asta Cita, khususnya visi pengembangan Ekonomi Biru yang dicanangkan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna 20 Juli 2026, Presiden menargetkan sekurang-kurangnya 1.000 KNMP telah beroperasi hingga akhir tahun 2026, dengan pembangunan berlanjut sampai 2028.
Baca Juga: Askrindo Gandeng DKP Demak: Jamin Keamanan Nelayan Melaut
"Program Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah wujud paling konkret dari visi ekonomi kerakyatan yang dijalankan Presiden Prabowo. Target 1.000 kampung nelayan yang harus beroperasi sampai akhir 2026 bukan angka yang dicetuskan tanpa perhitungan. Ini adalah komitmen negara untuk memodernisasi desa pesisir secara serentak, dari infrastruktur, sarana perikanan, hingga pengembangan sumber daya manusianya. Skala ambisinya sangat tinggi, dan itu yang justru harus kita apresiasi," ujar Dr. Iswadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/7).
Ia juga menyoroti program modernisasi armada perikanan nasional yang menargetkan pembangunan 1.582 kapal ikan modern secara bertahap sampai 2028. Menurutnya, program ini bukan sekadar penyediaan alat produksi, tetapi transformasi mendasar bagi struktur ekonomi nelayan Indonesia yang selama ini didominasi armada tradisional dan sudah tua.
"Membangun 1.582 kapal ikan modern dalam waktu dua sampai tiga tahun ke depan adalah keputusan besar yang menunjukkan kesungguhan pemerintah. Sebagian besar akan berkapasitas 30 gross ton, yang berarti nelayan kita didorong naik kelas, dari perikanan skala kecil menuju perikanan produktif yang mampu bersaing. Kapal-kapal ini tidak dibagikan sembarangan, tetapi disalurkan melalui koperasi nelayan agar distribusinya terorganisasi dan berkelanjutan. Ini pendekatan tata kelola yang benar," jelasnya.
Dr. Iswadi memberi catatan khusus pada pola kelembagaan program tersebut, yakni penyaluran bantuan melalui koperasi nelayan dan pengelolaan KNMP oleh Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pola ini secara sistemik memperkuat ekonomi kerakyatan dari akar dan memastikan manfaat program benar-benar sampai kepada nelayan itu sendiri, bukan pihak-pihak perantara.
"Yang paling saya apresiasi adalah pola kelembagaannya. Penyaluran bantuan melalui koperasi nelayan dan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih oleh Koperasi Desa Merah Putih adalah pendekatan yang sangat cerdas. Ini memastikan nelayan menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima bantuan. Dari sudut pandang kebijakan publik, model ini juga jauh lebih akuntabel dan lebih tahan terhadap penyimpangan dibanding penyaluran langsung ke individu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi menekankan bahwa keberpihakan Presiden Prabowo pada nelayan juga telah diperkuat secara regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi ILO Nomor 188 mengenai perlindungan awak kapal perikanan. Menurutnya, langkah ini memperkuat payung hukum perlindungan awak kapal perikanan Indonesia sesuai dengan standar internasional.
"Ratifikasi konvensi ILO 188 lewat Perpres 25 Tahun 2026 adalah langkah besar. Selama bertahun-tahun, awak kapal perikanan Indonesia bekerja tanpa payung hukum perlindungan yang setara dengan standar internasional. Presiden Prabowo mengubah itu dengan tanda tangan Perpres. Ini bukan simbolisme, ini kebijakan yang punya dampak langsung pada perlindungan hak nelayan dan awak kapal Indonesia," ungkap Dr. Iswadi.
Ia menyampaikan bahwa yang paling menyentuh dari komitmen Presiden Prabowo terhadap nelayan adalah cara Presiden memaknai skala manfaatnya. Presiden secara terbuka menyampaikan bahwa 6 juta nelayan Indonesia, atau lebih dari 20 juta jiwa jika dihitung bersama keluarga, akan diperbaiki hidupnya melalui program-program ini.
"Presiden berbicara tentang 6 juta nelayan yang hidupnya akan diperbaiki, dan lebih dari 20 juta jiwa rakyat Indonesia yang akan sejahtera bila kita hitung dengan anak dan istri mereka. Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah komitmen politik yang berorientasi pada manusia. Dan pernyataan Presiden bahwa 'untuk rakyat kita tidak ragu-ragu' bukan retorika kosong, ia dibuktikan dengan alokasi anggaran, dengan Perpres, dan dengan target program yang terukur," tegasnya.
Menutup pernyataannya, Dr. Iswadi menyampaikan bahwa apa yang tengah dilakukan pemerintah untuk nelayan Indonesia adalah pembuktian bahwa visi Ekonomi Biru bukan sekadar konsep akademik dalam dokumen resmi negara, tetapi kebijakan yang benar-benar dieksekusi dengan sungguh-sungguh di lapangan.
"Ekonomi Biru dalam Asta Cita bukan sekadar konsep di atas kertas. Ia dieksekusi dalam bentuk kampung nelayan yang dibangun, kapal ikan yang diproduksi, koperasi yang dibentuk, dan regulasi yang ditandatangani. Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia bisa dipimpin dengan cara yang berpihak pada rakyat kecil, dan konsisten menjalankan visi dari hulu ke hilir. Bagi saya, ini adalah bentuk kepemimpinan yang bersejarah dan patut kita dukung," tutupnya.
