Meikarta merupakan proyek hunian yang dikembangkan oleh Lippo Group sebagai kota mandiri di timur Jakarta, tepatnya Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Resmi diluncurkan pada tahun 2017, nilai investasi Meikarta mencapai Rp287 triliun dengan mencakup lahan sekitar 5.000 hektare. Sayangnya, proyek tersebut terkendala sejumlah masalah hingga sempat dianggap mangkrak.
Di awal tahun ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan kelanjutan proyek Meikarta dengan penambahan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi. Usai rapat di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/1/2026), Menteri Ara menyebut bahwa target rusun subsidi di Meikarta dimulai pada Mei mendatang.
Baca Juga: Ketika Konsumen Meikarta Menuntut Ganti Rugi
Mengutip penjelasan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, target pembangunan rusun subsidi di Meikarta sebanyak 100 ribu unit yang dibangun di dua lokasi dengan total luas lahan 20 hektare. Rencana ini akan mendukung program tiga juta rumah yang digagas Pemerintah Indonesia dan mendapat dukungan dari Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dengan kepastian lahan bebas masalah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sentimen Positif Proyek Meikarta
Meikarta merupakan bagian usaha Lippo Group yang dijalankan oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), dan terafiliasi dengan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Usai pernyataan Menteri Ara terkait rencana pembangunan rusun subsidi, saham LPCK sempat melesat 24,43% ke posisi 815 per saham pada perdagangan sesi I Kamis (22/1/2026).
Corporate Secretary LPCK, Peter Adrian, menegaskan bahwa pihaknya akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme perizinan yang berlaku. "Perseroan melakukan pengkajian lebih lanjut atas rencana Kementerian PKP tersebut dan memastikan bahwa penyediaan atau kerja sama akan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Pengamat properti dari Colliers, Aleviery Akbar, menyebut bahwa rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta bisa menjadi solusi bagi Lippo Group untuk melanjutkan pengembangan lahan yang sebelumnya tersendat. Hal ini dapat memperbaiki citra Meikarta yang sempat terkendala berbagai kasus.
“Meikarta akan menjadi salah satu titik strategis nasional untuk mengejar target penyediaan hunian layak bagi rakyat. Dengan begitu, rencana ini dapat mengubah citra Meikarta dari megaproyek swasta yang kontroversial menjadi bagian dari solusi krisis hunian nasional,” ujarnya kepada Olenka, Rabu (28/1/2026).
Perkembangan Meikarta
Dalam keterangan resmi terbarunya pada Selasa (27/1/2026), PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta mengabarkan bahwa lebih dari 3.600 unit telah dihuni, serta lebih dari 16.500 unit yang sudah diselesaikan. Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama, Indra Azwar, menegaskan, konsistensi dan keberhasilan serah terima unit menjadi indikator penting dari keberlanjutan pengembangan kawasan.
“Keberhasilan serah terima unit sepanjang 2025 serta kelanjutan proses pembangunan ke depan merupakan bagian dari komitmen kami untuk membangun kawasan yang berfungsi, hidup, dan memberikan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Indra.
Indra menegaskan bahwa Meikarta akan terus memperkuat posisinya sebagai kota mandiri yang memberikan kenyamanan tinggal bagi penghuni, prospek nilai yang berkelanjutan bagi investor, serta peluang usaha bagi pelaku usaha.
Sementara itu, pada April 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat total 118 konsumen yang bersengketa dengan Meikarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 102 konsumen telah memberikan semua berkas pembelian ke pemerintah dengan nilai Rp26,85 miliar. Ditargetkan selesai pada Juli 2025, hingga saat ini belum ada keterangan resmi apakah semua dana pengembalian konsumen Meikarta sudan diselesaikan.
