Susi juga menyoroti besarnya potensi Indonesia yang menurutnya belum sepenuhnya dapat berkembang secara optimal. Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah praktik penyimpangan dan ketidakteraturan dalam tata kelola, termasuk aktivitas yang tidak tercatat dan tidak terkontrol.
Menurutnya, jika berbagai persoalan tersebut terus dibiarkan, Indonesia justru berisiko menghambat kemajuan dan merusak potensi yang dimiliki sendiri.
“Indonesia ini potensinya besar sekali. Tapi kalau irregularity, unreported, unregulated, ya tadi irregularity itu terus dipertahankan, kita akan merusak diri kita sendiri. Potensi ini tidak bisa berkembang cepat,” ungkapnya.
Susi menilai, Indonesia seharusnya bisa bergerak lebih cepat apabila sejak awal tidak dibebani berbagai praktik penyimpangan. Dalam hal ini, Susi turut menyinggung korupsi dan gratifikasi yang dinilainya masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Susi, praktik tersebut dapat melemahkan ketegasan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab. Ketika seseorang sudah menerima sesuatu yang tidak semestinya, independensi dan keberanian untuk bersikap benar bisa terganggu.
“Kadang-kadang di kita juga korupsi, gratifikasi itu menjadi hal yang biasa. Nah, ini yang membuat banyak straightening thing untuk menjadi proper, good governance,” katanya.
Susi juga mengingatkan bahwa upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik akan sulit terwujud selama praktik korupsi masih tinggi.
“Kalau kita terima uang, ya kita susah untuk tegas. Lidah kita tertekuk. Itu saja persoalannya,” pungkas Susi.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Ungkap Lika-liku Penenggelaman Kapal Asing