Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014–2019, Susi Pudjiastuti, menegaskan tidak memiliki keinginan untuk kembali menduduki jabatan menteri. Meski demikian, ia tetap membuka diri untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama melalui masukan dan saran dari luar lingkaran birokrasi.

Susi mengatakan, pengabdian kepada negara tidak harus diwujudkan dengan menduduki jabatan di pemerintahan.

Menurutnya, seseorang tetap bisa memberikan kontribusi bagi Indonesia melalui peran lain, termasuk menjadi penasihat atau memberikan pandangan secara langsung ketika dibutuhkan.

Ia mengungkapkan, dirinya bahkan sudah menyampaikan hal tersebut kepada Prabowo saat Presiden berkunjung ke kediamannya, bertepatan dengan pengumuman Wakil Presiden.

“Bapak tanya, apakah saya mau kalau diminta Pak Prabowo? Saya sudah bilang sama beliau waktu pengumuman Pak Wapres. Beliau mampir di rumah. Saya bilang, I help you from outside,” tutur Susi, dikutip Olenka dari unggahan Bank Permata, Jumat (120/11/2026),

Susi pun menegaskan kesediaannya untuk membantu jika pemerintah membutuhkan pandangan atau dukungannya. Namun, ia berharap tetap bisa menjalankan peran tersebut tanpa harus masuk ke dalam pemerintahan.

“Anything you need, saya datang. Saya speak whatever, but allow me to be outside. Tapi kalau saya diminta advice, ya sebetulnya bisa. Tidak masalah sebagai advisor outside saja,” katanya.

Bagi Susi, posisi di luar pemerintahan justru memberinya keleluasaan untuk menyampaikan pandangan secara terbuka. Ia mengaku memiliki karakter yang lugas dan tidak segan berbicara langsung mengenai persoalan yang perlu mendapat perhatian.

“Intinya sebetulnya pekerjaan di Indonesia ini akan mudah kalau semuanya dilakukan lugas. Saya gifted by God to have kelugasan. Jadi saya bisa bicara direct what it has to say,” tuturnya.

Baca Juga: Hanya Berbekal Ijazah SMP, Susi Pudjiastuti Ingatkan Pentingnya Tidak Berhenti Belajar

Susi juga menyoroti besarnya potensi Indonesia yang menurutnya belum sepenuhnya dapat berkembang secara optimal. Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah praktik penyimpangan dan ketidakteraturan dalam tata kelola, termasuk aktivitas yang tidak tercatat dan tidak terkontrol.

Menurutnya, jika berbagai persoalan tersebut terus dibiarkan, Indonesia justru berisiko menghambat kemajuan dan merusak potensi yang dimiliki sendiri.

“Indonesia ini potensinya besar sekali. Tapi kalau irregularity, unreported, unregulated, ya tadi irregularity itu terus dipertahankan, kita akan merusak diri kita sendiri. Potensi ini tidak bisa berkembang cepat,” ungkapnya.

Susi menilai, Indonesia seharusnya bisa bergerak lebih cepat apabila sejak awal tidak dibebani berbagai praktik penyimpangan. Dalam hal ini, Susi turut menyinggung korupsi dan gratifikasi yang dinilainya masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Susi, praktik tersebut dapat melemahkan ketegasan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab. Ketika seseorang sudah menerima sesuatu yang tidak semestinya, independensi dan keberanian untuk bersikap benar bisa terganggu.

“Kadang-kadang di kita juga korupsi, gratifikasi itu menjadi hal yang biasa. Nah, ini yang membuat banyak straightening thing untuk menjadi proper, good governance,” katanya.

Susi juga mengingatkan bahwa upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik akan sulit terwujud selama praktik korupsi masih tinggi.

“Kalau kita terima uang, ya kita susah untuk tegas. Lidah kita tertekuk. Itu saja persoalannya,” pungkas Susi.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Ungkap Lika-liku Penenggelaman Kapal Asing