Dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6% pada November 2026. Kenaikan suku bunga acuan tersebut terjadi setelah BI menahan BI Rate di level 5,75% dalam empat bulan berturut-turut. 

Salah satu yang menjadi sorotan dengan adanya kenaikan BI Rate ini ialah efek domino terhadap pertumbuhan kredit perbankan akibat kebijakan moneter yang lebih ketat.

Baca Juga: Inflasi Pangan Tembus 5,81%, BI Soroti Kenaikan Harga Bahan Pokok yang Berpotensi Tekan Daya Beli Masyarakat

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengamini bahwa kenaikan suku bunga acuan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kinerja kredit perbankan. Meski demikian, bank sentral Indonesia telah menyiapkan berbagai kebijakan insentif untuk mengimbangi dampak tersebut.

Destry menyebut BI memberikan semacam 'jamu manis' kepada perbankan agar kenaikan BI Rate tidak serta-merta membuat penyaluran kredit melambat.

"Kalau BI-Rate (naik) mungkin menyakitkan bagi pertumbuhan kredit, tapi ada 'jamu manis' yang juga kami berikan," tegas Destry Damayanti dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: Empat Bulan Ditahan, BI Naikkan BI-Rate Jadi 6% pada November 2026

Salah satu penawar atau upaya yang dilakukan BI untuk mendorong pertumbuhan kredit ialah menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) serta melonggarkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat likuiditas perbankan sehingga bank tetap memiliki ruang untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Menurut Destry, dukungan likuiditas menjadi penting agar kenaikan suku bunga acuan tidak membuat kondisi pendanaan perbankan semakin ketat. Dengan likuiditas yang terjaga, bank diharapkan tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi meskipun biaya dana berpotensi meningkat.

Selain melalui penyesuaian GWM dan KLM, BI juga memperkuat dukungan likuiditas menggunakan sejumlah instrumen, termasuk transaksi cross currency repo.

Destry menegaskan, BI akan terus memastikan ketersediaan likuiditas di industri perbankan agar kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tidak menghambat pembiayaan terhadap perekonomian.

"Bank punya tambahan likuiditas sehingga dia bisa menyalurkan kredit. Sehingga kenaikan BI-Rate itu juga kita harapkan tidak menyebabkan likuiditasnya menjadi sangat ketat," tambah Destry lagi.

Melalui kombinasi kebijakan moneter dan makroprudensial tersebut, lanjutnya, BI berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar rupiah dan keberlanjutan pertumbuhan kredit. Dengan demikian, penyesuaian suku bunga acuan diharapkan tidak menjadi penghambat bagi pembiayaan sektor produktif maupun aktivitas ekonomi nasional.