Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah upaya pemakzulan buntut polemik ijazah SMA/SLTA miliknya. Anak sulung Joko Widodo (Jokowi) itu telah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026).
Pengunduran diri Gibran menyisakan sederet pertanyaan. Publik mulai menerka-nerka siapa dalang di balik upaya pemakzulan yang berujung pada pengunduran diri Gibran.
Baca Juga: Meski Resign Jadi Wapres, Jokowi Suruh Gibran Tetap Dukung Prabowo
Ahli Digital Forensik yang juga menjadi salah satu pendukung Gibran, Rismon Sianipar mengatakan, orang di balik operasi politik ini jelas bukan orang sembarangan. Ia punya pengaruh besar dan dahsyat.
“Seperti yang saya duga bahwa ini adalah operasi politik yang maha dahsyat. Tentu yang melakukannya orang yang kekuasaannya seperti Donald Trump," kata Rismon kepada wartawan Jumat (13/11/2026).
Kendati meyakini adanya campur tangan tokoh bertenaga super, ia mengaku enggan untuk membongkar identitas orang yang dimaksud ke hadapan publik saat ini. Ia berdalih bahwa masifnya skala operasi ini membuat pihak yang menggerakkannya sangat berbahaya dan memiliki instrumen kekuasaan yang tak bisa diremehkan.
"Saya nggak bisa mengungkapkan di sini karena masifnya dan dahsyatnya operasi politik ini tentu melibatkan kekuasaan yang paling besar selevel Donald Trump," katanya.
Meski demikian, pakar forensik digital ini meyakini bahwa tabir misteri di balik skenario pelengseran politikus muda itu tidak akan tertutup selamanya. Ia memprediksi bahwa fakta-fakta rasional mengenai siapa saja aktor intelektual di balik peristiwa bersejarah ini akan segera terkuak ke permukaan dalam waktu dekat.
"Bahwa siapakah orang-orang di balik ini semua? Gampang sekali terbaca, dan tentu fakta ini akan kita dapatkan beberapa hari atau beberapa minggu ke depan," kata Rismon.
Sebelumnya Politikus Muda Gibran Rakabuming Raka secara resmi meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.
Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," tulis Gibran.
