Kajian Populix menemukan 23,2% rumah tangga urban tergolong kelompok rentan walau masih bekerja dan berpenghasilan di atas rata-rata. Minimnya tabungan darurat membuat mereka berisiko luput dari jaring pengaman sosial pemerintah.

Tekanan ekonomi pada rumah tangga urban kini makin terasa seiring menyusutnya tabungan, meningkatnya penggunaan pinjaman online dan paylater, serta menurunnya daya beli masyarakat. Namun, kerentanan ini sering kali tidak terlihat karena tidak selalu disertai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penurunan pengeluaran secara drastis.

Baca Juga: 3 Strategi Penting Menjaga Ketahanan Finansial di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Kajian terbaru Populix bertajuk Urban Household Resilience Assessment 2026 mencatat bahwa 23,2% rumah tangga urban tergolong vulnerable non-poor. Kelompok ini memiliki pengeluaran minimal Rp3 juta per bulan, tetapi tidak sanggup bertahan selama tiga bulan jika sumber pendapatan utama mereka mendadak terhenti.

Secara fisik, kelompok ini tetap bekerja dan aktif berbelanja sehingga tampak mampu dari luar. Akan tetapi, mereka tidak memiliki dana cadangan yang cukup saat terjadi guncangan ekonomi. Hal ini membuat mereka sulit terjangkau oleh program perlindungan sosial yang umumnya masih menyasar masyarakat berdasarkan tingkat pengeluaran rendah dan kepemilikan aset.

“Kerentanan rumah tangga tidak selalu terlihat dari besar-kecilnya pengeluaran. Ada kelompok yang masih tampak mampu, tetapi kondisi keuangannya dapat langsung terganggu ketika pendapatan menurun. Kelompok seperti ini berisiko luput dari jaring pengaman sosial karena belum dianggap cukup rentan untuk menerima bantuan,” jelas Anisa Dwi Ariyani, Policy & Social Researcher Populix, dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).

Studi Populix terhadap 1.000 rumah tangga urban ini menunjukkan bahwa ada 232 rumah tangga yang masuk kategori vulnerable non-poor. Jumlah tersebut empat kali lebih banyak dibandingkan dengan kelompok rumah tangga berpengeluaran rendah yang juga berada dalam kondisi rapuh.

Ketahanan ditopang oleh usaha rumah tangga

Secara umum, indeks ketahanan rumah tangga urban (Household Resilience Index) mencatat skor 69,4 dari 100, hanya berselisih 0,6 poin di bawah kategori tangguh. Namun, capaian ini lebih banyak ditopang oleh adaptasi mandiri yang dilakukan masyarakat. Skor dimensi penyesuaian diri mencapai 96,3, di mana 98,7% responden mengencangkan anggaran keuangan dan 97,2% berusaha mencari penghasilan tambahan.

Sebaliknya, skor keamanan kebutuhan dasar tergolong rendah di angka 48,8. Jurang selisih sebesar 47,5 poin ini menandakan bahwa daya tahan rumah tangga belum diimbangi oleh jaminan perlindungan pokok yang memadai.

“Rumah tangga urban telah melakukan semua upaya mandiri untuk bertahan, mulai dari mencari penghasilan tambahan hingga menekan pengeluaran. Ketika strategi ini tidak lagi mencukupi, akses kesehatan, pemenuhan gizi, dan pendidikan akhirnya menjadi korban,” jelas Anisa.

Dampaknya, sebanyak 50,2% responden terpaksa menunda pengobatan karena keterbatasan biaya dalam enam bulan terakhir. Selain itu, 80,4% responden mengorbankan porsi makan dan 23,1% menunggak biaya pendidikan.

Kondisi ini makin parah pada rumah tangga yang diterpa penurunan pendapatan. Sebanyak 64,6% di antaranya menunda layanan kesehatan (dibandingkan 28,6% pada kelompok stabil), dan tingkat penunggakan biaya sekolah melonjak tiga kali lipat menjadi 31,4% (dibandingkan 10,5%).

Tekanan ekonomi banyak terjadi tanpa PHK

Temuan Populix menegaskan bahwa tekanan ekonomi di kawasan perkotaan jauh lebih luas ketimbang isu PHK semata. Sebanyak 60,1% responden mengaku pernah mengalami guncangan pendapatan dalam 12 bulan terakhir. Meski begitu, kasus PHK yang dialami oleh responden maupun pasangan hanya sebesar 3,9%.

Penurunan pendapatan ini umumnya dipicu oleh pemotongan jam kerja, hilangnya uang lembur, berkurangnya komisi atau pesanan, serta melemahnya usaha keluarga saat pekerja masih aktif bekerja. Di sisi lain, 96,1% responden merasakan kenaikan harga bahan pangan dalam enam bulan terakhir. Hal ini kian memberatkan mengingat pangan merupakan pos pengeluaran terbesar bagi 48,3% rumah tangga.

Oleh karena itu, jaring pengaman sosial yang baru bekerja setelah timbulnya PHK dianggap terlambat. Rumah tangga biasanya sudah mengorbankan berbagai kebutuhan pokok jauh sebelum mereka kehilangan pekerjaan atau jatuh miskin.