Polisiti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur, ikut berkomentar terkait instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta pada para kadernya untuk tidak mengikuti retret kepala daerah, di Magelang Jawa Tengah.
Karena itu, ia pun menegaskan jika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan contoh bahwa sebagai pemimpin tidak boleh dianggap sebagai petugas partai.
Baca Juga: Jokowi Bilang Prabowo Presiden Terkuat di Muka Bumi
Baca Juga: Gerindra Dorong Prabowo Nyapres Lagi di 2029, Jokowi Langsung Blak-blakan
Baca Juga: IKN Bukan Janji Kampanye Jokowi
Baca Juga: Gerindra Buka Peluang Pertemukan Prabowo, Megawati dan Jokowi
"Jokowi sudah memberikan contoh bahwa beliau itu bukan Petugas Partai, dan itu tidak mudah karena melawan orang yang paling keras kepala di Republik ini," cuitnya dalam akun X pribadinya @DedynurPalakka, dilihat Minggu (23/2/2025).
Selain itu, Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi PSI ini menyebut keputusan PDIP memecat Jokowi merupakan blunder yang merugikan partai berlambang banteng tersebut.
"Pemecatan Jokowi itu adalah blunder terbesar yang dilakukan PDIP," cetusnya.
Menurutnya, keputusan memecat Jokowi lebih didasarkan kepada emosi bukan rasionalitas. Karena itu, ia menilai pemecatan tersebut berdampak pada perpecahan di tubuh PDIP.
Baca Juga: Jokowi Respons Wacana Pertemuan Prabowo-Mega
"Padahal kalau berpikir dengan menggunakan akal sehat, maka rasio harus dikedepankan daripada emosi," imbuhnya.
"Keputusan pemecatan Jokowi itu masuknya emosional, akhirnya perpecahan atas keputusan itu sangat nyata di dalam tubuh PDIP," sambungnya.
"Ego satu orang bisa merusak spirit perjuangan," tukasnya.
