Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak cawe-cawe dalam kasus yang sedang menjerat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Mahfud, justru saat ini menjadi momentum paling bagus bagi Prabowo untuk menunjukan komitmennya dalam penegakan hukum. Prabowo kata Mahfud hanya cukup bilang kepada publik bahwa dirinya tak bakal menghalangi proses hukum termasuk proses pemakzulan Gibran, maka semuanya bakal berjalan mulus tanpa hambatan.

Baca Juga: Baru Sehari Jadi Pegawai Istana Langsung Minta Gibran Mundur, Rocky Disentil Hotman,Gaji Jadi Wantimpres Disorot!

"Kalau Pak Prabowo mau dorong tegakkan aturan, laksanakan dengan benar agar tidak sewenang-wenang. Cukup mengatakan 'saya tidak akan menghalangi', itu bisa jalan," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary dilansir Olenka.id Senin (12/10/2026).

"Panggil partai (dan sampaikan): 'Saya tidak menghalangi Anda. Ini konstitusi, ini masalah peradaban yang sudah kita bangun 80 tahun lebih,” tambahnya.

Menurut Mahfud, proses hukum terhadap Gibran yang sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa yang bersangkutan tidak memiliki ijazah SMA/SLTA sebagai syarat pendaftaran pada Pilpres 2024 lalu sangat tergantung pada Prabowo. Jika ia mengizinkan maka proses hukum bakal berjalan, namun jika sebaliknya maka kasus ini bakal mandek dan menguap begitu saja.

"Tapi kalau Pak Prabowo menghalangi, ya tidak bakal jalan," ujarnya.

Mahfud juga menilai situasi ini dapat menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurutnya, penegakan aturan dan penghormatan terhadap mekanisme demokrasi perlu menjadi bagian dari kepemimpinan nasional.

Ia turut menyinggung pengalaman Prabowo menghadapi dinamika dan sengketa pemilu pada masa lalu. Mahfud menilai pengalaman tersebut dapat menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga integritas proses demokrasi.

Lebih lanjut, Mahfud mengaitkan penegakan hukum dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintah. Ia mengatakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola negara.

Baca Juga: Minta Gibran Angkat Koper dari Istana, Orangnya Jokowi ke Rocky Gerung: Hati-hati Anda!

"Tidak ada gunanya rakyat kenyang kalau peradaban hukum dan demokrasinya itu buruk. Mengenyangkan rakyat dengan MBG itu bagus, silakan asal jangan ada korupsinya. Tapi peradaban, demokrasi, dan hukum itu harus ditegakkan, dan kuncinya ada di tangan Pak Prabowo," pungkas Mahfud.