Sejumlah tiang mangkrak yang seyogianya akan dibangun sebagai rute monorel tampak di beberapa ruas jalan di Jakarta, seperti jalan H.R. Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika. Terbengkalai sejak lama, tiang monorel tersebut telah menyebabkan sejumlah masalah baru, seperti memperparah kemacetan serta mengganggu estetika tata kota.
Terbaru, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, berencana membongkar tiang-tiang tersebut. Politikus PDIP itu menyebut, Adhi Karya sebagai pihak yang berwenang membongkar tiang-tiang monorel. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan mengirim surat resmi kepada Adhi Karya untuk melakukan pembongkaran.
Baca Juga: Hadirkan Supermarket di Jakarta Fair Kemayoran 2025, Ada Apa Saja di Rumah Indofood Tahun Ini?
"Pemerintah Jakarta sudah mendapatkan arahan dari Jamdatun untuk kemudian yang berhak membongkar adalah Adhi Karya. Kami akan menyurati Adhi Karya untuk itu. Kalau kemudian Adhi Karya katakanlah tidak mampu, Pemerintah Jakarta akan melakukan tindakan untuk membersihkan," ujarnya pada 10 Juni 2025 lalu.
Pembangunan proyek monorel Jakarta dimulai pada tahun 2004 oleh konsorsium PT Jakarta Monorail (PTJM) sebagai pihak pengembang dan investor. Sementara itu, Adhi Karya bertugas sebagai kontraktor. Kala itu, Presiden Megawati Soekarnoputri meresmikan pembangunan monorel Jakarta pada Juni 2004 di saat kepemimpinan Sutiyoso sebagai Gubernur Jakarta.
Tidak kunjung usai setelah dua dekade lamanya (2004-2025), tiang monorel Jakarta terus berdiri selama masa kepemimpinan Sutiyoso hingga Pramono Anung. Berikut linimasa kasus tiang monorel Jakarta di bawah kepemiminan Gubernur Jakarta.
1. Sutiyoso
Di masa kepemimpinan Sutiyoso, PT Jakarta Monorail sempat melanjutkan pembangunan jalur Casablanca–Karet sepanjang lima kilometer pada 2005. Terdapat 14 titik pemberhentian, tetapi proyek lantas mangkrak karena kesulitan pendanaan.
2. Fauzi Bowo (Foke)
Pada tahun 2008, PTJM mengaku pasrah dengan kelanjutan pembangunan proyek tersebut karena tidak dapat memenuhi syarat investasi senilai US$144 juta. Sementara, proyek monorel Jakarta dikabarkan menelan anggaran hingga US$450 juta.
Pada akhirnya, Fauzi Bowo resmi menghentikan pembangunan proyek monorel pada tahun 2011. Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Foke ini juga menolak biaya ganti rugi investasi yang dilayangkan PTJM senilai Rp600 miliar.
Meski demikian, Foke tetap membayar ganti rugi investasi PTJM sebesar Rp204 miliar, sesuai dengan putusan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Saya berpegangan pada rekomendasi BPKP maksimal setinggi-tingginya Rp204 miliar. Dari segi Pemprov DKI berusaha untuk mengupayakan seefisien mungkin untuk kebutuhan transportasi bagi warga Jakarta," kata Foke pada 19 September 2011 silam.
3. Joko Widodo (Jokowi)
Setelah mangkrak bertahun-tahun, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), sempat berniat melanjutkan proyek monorel dengan mengalihkannya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan lanjutan monorel di Tugu 66, Jalan Rasuna Said, Kuningan pada tahun 2013.
Sayangnya, proyek kembali mangkrak setahun setelahnya akibat belum selesainya Perjanjian Kerja Sama (PKS). PTJM selaku pemilik proyek harus mengganti tiang pancang monorel yang sudah dibangun Adhi Karya selaku kontraktor. Namun, terdapat selisih paham antara PTJM dan Adhi Karya terkait nilai ganti rugi. Adhi Karya meminta Rp193 miliar, sedangkan PTJM menyebut angka Rp130 miliar.
4. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Masih tidak ada kejelasan, Gubernur Tjahaja Purnama alias Ahok sempat mewacanakan pembongkaran. Dia mengancam akan melakukan pemutusan kerja sama dengan PTJM jika tidak ada kejelasan selama tiga bulan di tahun 2015. Sayangnya, tiang-tiang tersebut tak kunjung dibongkar meski kontrak kerja sama benar-benar diputus.
Pemprov DKI memastikan bahwa tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika diambil alih PT Adhi Karya untuk menjadi tiang light rail transit (LRT). "Sudah bye-bye (dengan PTJM), nggak ada cerita. Nanti bekas tiang-tiangnya diambil Adhi Karya untuk LRT," ujar Ahok pada 10 September 2015.
Baca Juga: Wujudkan Bonding Time Berkualitas, Jakarta Family Walk Siap Sambut 1000 Keluarga Milenial
5. Djarot Saiful Hidayat
Di tahun 2017, Djarot Saiful Hidayat selaku pemimpin Jakarta kala itu sempat meminta Adhi Karya untuk membongkar tiang monorel untuk memperlancar dan memperluas jalan. Nyatanya, rencana pembongkaran tersebut tidak terlaksana.
"Saya sudah perintahkan kemarin yang di Kuningan, Rasuna Said itu tiang-tiang bekas monorel kepada Adhi Karya untuk segera bongkar sehingga jalannya gede," kata Djarot pada 11 Agustus 2017.
6. Anies Baswedan
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan tidak memberikan instruksi langsung mengenai nasib tiang-tiang monorel yang terbengkalai. Pada Oktober 2017, Anies mengaku akan mencari solusi terbaik, "Nanti kita lihat manfaat yang paling baik."
7. Pramono Anung
Gubernur Jakarta saat ini, Pramono Anung, kembali mewacanakan pembongkaran tiang pancang monorel pada 10 Juni 2025 lalu. Ia mengaku akan menyurati Adhi Karya untuk membongkar tiang tersebut.
Merespons hal tersebut, melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, 13 Juni 2025, PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengaku siap berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta.
"Sehubungan dengan adanya pemberitaan terkait wacana perapihan kembali pilar eks proyek Jakarta Monorail di sepanjang Jalan HR. Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika yang dimiliki oleh perseroan, kami sampaikan bahwa akan dilakukan diskusi bersama dengan seluruh pihak terkait," kata Corporate Secretary Adhi Karya, Rozi Sparta.
Adhi Karya mendukung langkah strategis Pemprov Jakarta dalam menata ruang kota. "Perseroan mengapresiasi komunikasi yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jakarta dan terbuka untuk berkoordinasi lebih lanjut guna menyelesaikan permasalahan ini secara konstruktif dan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.
