Pengamat politik, Ray Rangkuti mengatakan hak angket pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tinggal satu langkah lagi. Menurut Ray, sejauh ini mayoritas partai politik di parlemen Senayan sepakat mendorong hak angket menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam amar putusannya menyatakan Gibran terbukti tak punya ijazah SMA/SLTA sebagai salah satu persyaratan pendaftaran pada Pilpres 2024 lalu.
"Kalau lihat suasananya, secara umum sih sebetulnya saya sudah melihat kalau partai-partai ya, secara umum itu sudah di angka 60 persen. Jadi yang sisa ini 40 persen," kata Ray dilansir Olenka.id Selasa (20/10/2026).
Secara aturan hukum, hak angket dapat diinisiasi oleh minimal 25 anggota DPR yang berasal dari minimal 2 fraksi berbeda. Dengan jumlah yang saat ini telah sepakat seharusnya hak angket untuk menyeret Gibran keluar istana seharusnya sudah bisa dikebut. Hanya saja kata Ray hak angket ini masih menunggu lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto, ketika kepala negara mengamini, maka hak angket itu diyakini langsung melaju mulus.
"Dari mana itu 40 persen, ya dari Istana. Jadi kalau sebetulnya istana miring aja sedikit ya, ke arah PKS, jadi ini barang. Nah ini miringnya ini belum gerak," ujarnya.
Ray tak asal klaim soal mayoritas partai politik anggota parlemen yang mendukung hak angket pemakzulan Gibran. Dia mengatakan mayoritas parpol yang mendukung gerakan ini telah menyampaikan sikap mereka secara gamblang dalam berbagai kesempatan.
"Kalau melihat dari berbagai pernyataan gitu ya, sikap, dan sebagainya, saya kira hampir semua partai itu gak ada masalah kalau ini jadi angket. Bacaan saya ya," kata Ray Rangkuti.
Soal Partai Gerindra, Ray Rangkuti menyebut bahwa dari pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh partai tersebut, mereka juga tidak pernah menyatakan menolak apa yang menjadi aspirasi masyarakat di bawah.
Baca Juga: OC Kaligis Soal Ijazah SMA Gibran: Sampai Kiamat pun Rakyat Nggak Bakal Menemukannya
"Gerindra kan kalau dilihat pernyataan-pernyataan mereka juga, menurut saya, cara lihatnya itu mereka menyatakan nolak apa enggak gitu. Ternyata kan sampai sekarang tuh gak ada yang menyatakan menolak hak angket. Yang ada adalah kemungkinan terbuka untuk hak angket itu diajukan," pungkasnya.
