Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto mesti memberikan penjelasan secara terperinci mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang ia lakukan saat ini.
Menurut Burhanuddin Muhtadi, saat ini mayoritas masyarakat tak mengerti tujuan pemangkasan anggaran tersebut, tak hanya itu kepala negara juga diminta menjelaskan pos anggaran apa saja yang kena pangkas. Menurutnya penjelasan Prabowo mengenai hal ini sangat penting untuk meminimalkan tafsir liar yang berkembang di tengah masyarakat.
Kebijakan pemangkasan anggaran saat ini dinilai masih rancu dan terkesan asal-asalan, pasalnya pemotongan anggaran itu tak merata di seluruh kementerian di Kabinet Merah Putih. Nilai pemangkasannya berbeda-beda. Hal ini yang membingungkan masyarakat, namun disisi lain pemerintah sama sekali tak memberi penjelasan secara detail mengenai hal ini.
Baca Juga: Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian
“Ada dua hal yang tadi saya sebut itu enggak bisa dicerna oleh masyarakat secara positif ya. Jadi pertama adalah yang dihemat ini apa, kenapa ada kementerian, ada KL yang tidak dipotong anggarannya, tetapi banyak kementerian atau lembaga yang kena potong termasuk kementerian-kementerian yang banyak memberikan layanan publik,” kata Burhanuddin dilansir Olenka.id Kamis (27/2/2025).
Menurut Burhanuddin, apabila ada penjelasan mengenai tujuan efisiensi anggaran tersebut, maka masyarakat bakal dengan sukarela ikut mengawasi kebijakan tersebut karena tujuannya jelas. Saat ini masyarakat kata dia hanya menerka-nerka saja tujuan penghematan anggaran tersebut.
“Yang kedua untuk apa, untuk apa ini penting supaya masyarakat itu mau diajak untuk mengetatkan ikat pinggang. Dan kalau bisa itu diikuti dari atas,” tuturnya.
Burhanuddin lantas membandingkan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jawa Barat yang dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi. Menurutnya penghematan yang dilakukan Pemprov Jabar lebih jelas dan terukur karena semuanya dilakukan secara transparan.
Adapun Dedi melakukan penghematan di sejumlah pos anggaran, seperti memotong ongkos pengadaan pakaian dinas hingga pemotongan anggaran dinas ke luar negeri, semua kebijakan itu dibuka kepada publik sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi.
Baca Juga: Menakar Untung Rugi Bullion Bank
“Jadi saya ingin sampaikan dua pengalaman ini, dua peristiwa substansinya sama, yaitu sama-sama penghematan, sama-sama pemangkasan, tapi yang satu tonenya negatif sekali, yaitu berkaitan dengan rencana pemangkasan di level pemerintahan pusat. Yang satu tonenya positif, yaitu kasus Deddy Mulyadi. Jadi saya sudah cek pakai analisis media sosial, apa yang dilakukan Deddy itu positif sekali, karena dia mulai pemangkasan dari tunjangan dan kenikmatan yang dia terima,” tuntasnya.
