Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melontarkan sindiran keras kepada Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD.
Bahlil melontarkan sindiran tersebut sebagai respons atas drama pengunduran diri Mahfud dari kabinet kerja Presiden Joko Widodo. Mahfud dikabarkan segera menarik diri dari posisi Menko Polhukam karena ikut sebagai kontestan pada Pilpres 2024, namun sampai sekarang yang bersangkutan tak kunjung cabut dari kabinet kerja pemerintah.
Baca Juga: Upaya Menggerus Suara Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah, Rakyat Politisasi Lewat Sembako Murah
Bahlil mengatakan, jika berniat untuk mundur dari jabatan menteri seharusnya itu dilakukan dengan cara yang baik-baik, tak perlu mengumbar drama dan narasi yang bikin geger publik.
"Nggak usah banyak komentar. Nggak usah gertak-gertak, mundur-mundur saja enggak apa-apa juga, itu hak politik,"kata Bahlil wartawan di GOR Bulungan, Jakarta Selatan dilansir Rabu (31/1/2024).
Menurut Bahlil memutuskan mundur atau tidak dari kabinet kerja pemerintah adalah hak politik seorang menteri, jadi sewajarnya menurut dia seorang menteri yang mau hengkang datang dan menyampaikan keinginannya secara baik-baik kepada presiden, bukan sebalik membuat geger publik dengan narasi yang abu-abu.
Baca Juga: Wacana Pertemuan Jokowi-Megawati, Puan Maharani: Saya Tunggu
"Itu hak politik. Saya pribadi, kalau memang mau mundur datang saja baik-baik. Toh mereka diangkat juga baik-baik," tuturnya.
Mahfud Minta Bertemu Jokowi
Sementara itu, Mahfud sendiri telah mengajukan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini. Permohonan itu diajukan Mahfud lewat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Baca Juga: Sempat Persiapkan Jokowi Kampanyekan Ganjar-Mahfud, PDIP Kini Menyoal Etika Presiden
"Tadi malam, hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 19.15 WIB, Menko Polhukam Bapak Mahfud MD bertemu Mensesneg. Dalam pertemuan itu Pak Mahfud MD menyampaikan permohonan, kepada Bapak Presiden (agar dapat) diterima menghadap beliau," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan dilansir Rabu (31/1/2024).
Ari memastikan permohonan Mahfud bakal disampaikan langsung kepada Jokowi, hanya saja dia belum memastikan jadwal pertemuan keduanya. Dia mengatakan setelah Jokowi pulang dari kegiatan di luar daerah, permohonan Mahfud, kata Ari langsung disampaikan.
"Dan tentu saja untuk itu Pak Mensesneg menyampaikan Kepada Pak Menko Polhukam bahwa Bapak Presiden sedang berada di luar kota dalam kunker (kunjungan kerja) ke daerah dan akan kembali hari kamis, depan tanggal 1 Februari 2024," katanya lagi.
Oleh karena itu, menurut Ari, Mensesneg Pratikno akan menyampaikan permohonan Mahfud setelah Presiden kembali dari kunker.
"Setelah beliau (Presiden) kembali, pasti akan disampaikan untuk bisa diatur di kesempatan berikutnya, pertemuan itu," ujar Ari.
Ari juga memastikan bahwa dalam pertemuan antara Pratikno dengan Mahfud pada Senin malam, belum ada surat pengunduran diri yang disampaikan.
Sebagaimana diketahui, isu Mahfud MD akan mundur dari Kabinet Presiden Jokowi sudah semakin santer terdengar.
Apalagi, baru-baru ini Mahfud kembali menegaskan komitmennya untuk mundur dari pemerintahan. Ari mengungkapkan, mekanisme pengunduran diri menteri yakni menyampaikan surat pengunduran diri terlebih dulu kepada Presiden. Setelahnya, Kepala Negara akan memberikan persetujuan atau tidak atas permohonan itu.
Setelahnya, akan ada Keputusan Presiden (Keppres) yang menegaskan status menteri yang sudah mengundurkan diri.
"Mekanismenya sudah ada juga dalam tata kelola pemerintah kita juga. Biasanya ada ad interim (pengganti sementara). Tapi ini baru berandai-andai, karena Bapak Mahfud MD belum diterima oleh Bapak Presiden, kita belum tahu," tukasnya.
