Presiden Prabowo Subianto melarang seluruh kepala daerah untuk menggelar seminar yang menurutnya hanya membuang-buang anggaran dan tak berdampak langsung kepada masyarakat.
Ketimbang sibuk membikin acara-acara diskusi unfaedah, Prabowo meminta kepala daerah fokus melakukan terobosan yang langsung menyentuh masyarakat secara menyeluruh, misalnya melakukan pengadaan pupuk dan bibit hingga memperbaiki gedung sekolah yang rusak dan tak layak pakai.
Baca Juga: Prabowo: Rakyat Butuh Kepemimpinan yang Sejuk
"Rakyat butuh mitigasi, butuh pupuk, butuh bibit. Sekolah harus diperbaiki. Enggak usah seminar lagi," kata Prabowo saat memberi arahan dalam silaturahmi KIM yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat dilansir Sabtu (15/2/2025).
Adapun sekitar 330 ribu gedung sekolah di Indonesia saat ini dalam kondisi rusak, dari jumlah tersebut baru 10 ribu gedung sekolah yang sedang dalam perbaikan pada 2025 ini.
Prabowo meminta para kepala daerah memfokuskan diri untuk membenahi infrastruktur pendidikan ini dengan memaksimalkan anggaran yang ada.
"Lebih baik para gubernur menggunakan dana untuk memperbaiki sekolah. Kita punya 330.000 sekolah yang perlu perhatian," tambahnya.
Sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo mengundang pimpinan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus serta seluruh kepala daerah terpilih yang diusung oleh koalisi tersebut untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang.
Pertemuan berlangsung selama kurang lebih dua jam dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB. KIM plus merupakan gabungan partai-partai pendukung pemerintahan baru, termasuk partai yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024 tetapi kemudian menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Gerindra Dorong Prabowo Nyapres Lagi di 2029, Jokowi Langsung Blak-blakan
Sejumlah elite partai yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto tersebut meliputi Zulkifli Hasan (PAN), Hatta Rajasa (PAN), Bima Arya Sugiarto (PAN), Anis Matta (Partai Gelora), Willy Aditya (Nasdem), Bahlil Lahadalia (Golkar), dan Raja Juli Antoni (PSI).
