Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono mengkritik keras kinerja Badan Pusat Statistik (BPS), ia menilai lembaga itu masih belum bisa merilis data utuh, terdapat banyak kekurangan data yang sudah tidak bisa ditolerir.
Dia mencontohkan kasus yang sering dilakukan BPS dalam penyajian data potensi desa, BPS kata dia hanya memaparkan potensi yang dimiliki sebuah desa, namun di sisi lain lembaga itu justru mengabaikan banyak instrumen lain yang justru membuat pihaknya mesti bekerja ekstra mencari data tambahan.
Baca Juga: Menkop Ferry: Koperasi Merah Putih Wajib Untung
“Kalau boleh di ruangan ini saya mau mengkritik cara, metode penghitungan data yang dilakukan oleh BPS. Kenapa? Karena BPS itu hanya menyajikan data tentang potensi desa. Tapi data tentang kebutuhan desa enggak ada,” kata Menkop Ferry ditulis Olenka.id Kamis (26/2/2026).
Ketidaklengkapan data tersebut membuat Kementerian Koperasi menjadi kehilangan navigasi ketika ingin mengembangkan sebuah koperasi desa. Kinerja BPS yang terkesan asal-asalan itu menjadi salah satu penghambat terbesar dalam pengembangan koperasi desa lantaran tak punya panduan yang jelas.
“Data tentang aset desa enggak ada. Skarang, Koperasi Desa A mau mengajukan menjadi penyalur gas LPG 3 kilogram. Mau nanya data di desa itu, berapa rumah tangga pengguna gas LPG 3 KG? Enggak ada datanya.
"Saya nanya bolak-balik ke BPS, enggak ada datanya. Menjadi penyalur pupuk bersubsidi, enggak ada tuh data. Berapa luas lahan, tanah, sawah, tanah campuran, dan lain sebagainya enggak ada,” ujarnya.
Ketidaklengkapan data tersebut lanjut Ferry bikin pihaknya harus putar otak, Kementerian Koperasi kata dia terpaksa menggandeng sejumlah ahli dari IPB untuk membuat aplikasi digital yang merangkum semua data pedesaan secara presisi.
"Jadi kita akhirnya kemarin memberanikan diri, mengajak beberapa guru besar, terutama yang dari IPB untuk bikin aplikasi data desa yang presisi. Nah, data desa presisi ini gini, kita pakai drone, nerbangin drone, dapat data geospasial yang bisa dapetin data tentang aset dan lain sebagainya,” ucapnya. Kemudian kita bikin proses pengumpulan data yang melibatkan enumerator atau surveyor orang desa itu,” ucapnya.
Ragukan Validitas Data BPS
Tak hanya mengkritik ketidaklengkapan data, Menkop Ferry juga mempertanyakan validitas data rilisan BPS, dia meragukan data BPS lantaran selisih perbandingan data milik Kemenkop yang didapat lewat aplikasi dengan data milik BPS sangat jauh.
“Kalau sekarang BPS pakai tenaga orang luar, ditipu-tipu terus. Karena dia tidak punya, akhirnya validitasnya rendah sekali,” katanya lagi.
Dia mengatakan proses pembuatan aplikasi penghitungan data desa itu memang memakan waktu tetapi hasilnya jauh lebih meyakinankan sebab data-data yang didapat dianalisis menggunakan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
“Nah, kemudian sekarang karena ada AI, bisa data geospasial dan data lapangan itu dianalisa pakai AI. Tahu enggak perbedaannya? Hasilnya dengan pakai AI kita dapat parameter 289 parameter yang isinya tentang potensi desa, tentang kebutuhan desa, dan tentang aset desa. Data BPS itu hanya 40 indikator parameter, karena cuma data tentang potensi desa,” tegasnya.
Baca Juga: Data BPS Ungkap Realitas Peran Ganda Ibu, MY BABY Angkat Isu Lewat Kampanye #HanyaIbuYangBisa
“Kita di awal saya ngomong, kok baru tahu ya ada desa enggak ada listriknya? Kan aneh, itu kan soal data. Ketemu masalah-masalah mendasar yang sudah 80 tahun merdeka enggak kelar-kelar,” tambahnya memungkasi.
