Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, juga mempertanyakan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026. Dalam forum tersebut, Presiden mengklaim ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada paruh pertama 2026.
“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya,” kata Atha.
"Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” lanjut Atha.
Di tengah tekanan ekonomi dan dampak krisis iklim, masyarakat mengandalkan berbagai strategi untuk mempertahankan daya beli. Laporan Greenpeace Indonesia mencatat, sebanyak 57,34 persen responden memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan. Sementara itu, 38,78 persen responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah, dengan penghematan yang diperkirakan mencapai Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Upaya menambah penghasilan juga dilakukan melalui pekerjaan sampingan atau usaha baru. Sebanyak 56,79 persen responden menempuh cara tersebut, dengan tambahan pemasukan sekitar Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per bulan. Adapun 17,73 persen responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, yang menghasilkan nilai ekonomi sekitar Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Berbagai strategi itu menunjukkan upaya rumah tangga untuk beradaptasi dengan tekanan biaya hidup. Namun, di sisi lain, temuan tersebut juga menyoroti semakin besarnya beban adaptasi yang harus ditanggung masyarakat secara mandiri, mulai dari mengurangi pengeluaran, memproduksi sebagian kebutuhan pangan sendiri, hingga mencari sumber pendapatan tambahan.
Tekanan tersebut dapat semakin berat ketika masyarakat turut terdampak bencana iklim. Selain menghadapi kerusakan tempat tinggal dan terganggunya sumber penghasilan, keluarga harus menanggung pengeluaran tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, kesehatan, serta akses pendidikan anak-anak.
Greenpeace Indonesia juga mengkritik prioritas anggaran pemerintah, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menurut organisasi tersebut berkontribusi terhadap tekanan harga pangan, serta pemangkasan anggaran penanggulangan bencana di tengah meningkatnya ancaman bencana.
Greenpeace menilai kebijakan iklim dan ekonomi perlu dirancang dengan mempertimbangkan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, bukan hanya mengejar capaian pertumbuhan ekonomi.
Organisasi tersebut mendorong agar hasil riset ‘Besok Harga Naik!’ menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang melindungi kelompok rentan, memperkuat ketahanan masyarakat, dan mengurangi dampak krisis iklim terhadap biaya hidup.
“Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim. Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?,” tandas Jeanny.
Baca Juga: Greenpeace Kritik Kebijakan Pemerintah soal Karhutla, Soroti Izin Konsesi dan Pengawasan
