Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diwarnai berbagai tantangan akibat krisis iklim, mulai dari banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap berkepanjangan, hingga cuaca ekstrem yang mengancam kehidupan masyarakat.
Di tengah bencana ekologis yang semakin nyata, masyarakat juga menghadapi kenaikan biaya hidup, tekanan pendapatan, dan ketidakpastian pekerjaan. Greenpeace Indonesia menilai krisis iklim kini bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga ancaman langsung terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Greenpeace Indonesia melalui aksi damai tanpa kekerasan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam aksi tersebut, sejumlah aktivis membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang.
Spanduk bertuliskan 'Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup' diarahkan ke utara, menuju Istana Merdeka, sementara spanduk lainnya bertuliskan 'Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?' menghadap ke selatan Bundaran HI.
Aksi ini sekaligus menyuarakan temuan riset terbaru Greenpeace Indonesia berjudul ‘Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah’.
Laporan tersebut menggambarkan bagaimana dampak krisis iklim merambat ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari penghasilan pekerja, biaya pangan, hingga kebutuhan tempat tinggal dan transportasi. Nelayan serta pekerja sektor gig, seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, termasuk kelompok yang dinilai paling rentan terhadap dampak tersebut.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan, pemerintah perlu melihat krisis iklim sebagai persoalan yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup dan ketahanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok pekerja dengan kondisi ekonomi rentan.
“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” kata Jeanny, dikutip dari laman resmi Greenpeace Indonesia, Rabu (21/10/2026).
Ia mencontohkan, kabut asap berkepanjangan sebagai salah satu gambaran nyata dampak krisis ekologis yang meluas hingga ke kesehatan dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Dalam situasi tersebut, masyarakat harus menghadapi kenaikan biaya hidup sekaligus ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Jeanny, kondisi itu perlu menjadi perhatian serius karena pemerintah sebelumnya menjanjikan penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia menilai temuan riset Greenpeace Indonesia menunjukkan bahwa dampak krisis iklim masih membebani kehidupan sehari-hari masyarakat tanpa solusi yang memadai dari pemerintah.
Laporan ‘Besok Harga Naik!’ memetakan dampak krisis iklim terhadap kualitas hidup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur atau Jakarta Raya, Cekungan Bandung atau Bandung Raya, serta Kartamantul atau Yogyakarta Raya.
Hasil riset menunjukkan bahwa dampak yang paling banyak dirasakan berkaitan dengan pola konsumsi dan biaya pangan, dengan proporsi 41 persen responden. Berikutnya, sebanyak 39 persen responden merasakan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20 persen lainnya menyoroti akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan akibat krisis iklim tidak berhenti pada kerusakan lingkungan atau bencana alam. Perubahan kondisi lingkungan turut memengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama ketika penghasilan tidak meningkat sebanding dengan pengeluaran rumah tangga.
Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, juga mempertanyakan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026. Dalam forum tersebut, Presiden mengklaim ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada paruh pertama 2026.
“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya,” kata Atha.
"Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” lanjut Atha.
Di tengah tekanan ekonomi dan dampak krisis iklim, masyarakat mengandalkan berbagai strategi untuk mempertahankan daya beli. Laporan Greenpeace Indonesia mencatat, sebanyak 57,34 persen responden memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan. Sementara itu, 38,78 persen responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah, dengan penghematan yang diperkirakan mencapai Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Upaya menambah penghasilan juga dilakukan melalui pekerjaan sampingan atau usaha baru. Sebanyak 56,79 persen responden menempuh cara tersebut, dengan tambahan pemasukan sekitar Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per bulan. Adapun 17,73 persen responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, yang menghasilkan nilai ekonomi sekitar Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Berbagai strategi itu menunjukkan upaya rumah tangga untuk beradaptasi dengan tekanan biaya hidup. Namun, di sisi lain, temuan tersebut juga menyoroti semakin besarnya beban adaptasi yang harus ditanggung masyarakat secara mandiri, mulai dari mengurangi pengeluaran, memproduksi sebagian kebutuhan pangan sendiri, hingga mencari sumber pendapatan tambahan.
Tekanan tersebut dapat semakin berat ketika masyarakat turut terdampak bencana iklim. Selain menghadapi kerusakan tempat tinggal dan terganggunya sumber penghasilan, keluarga harus menanggung pengeluaran tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, kesehatan, serta akses pendidikan anak-anak.
Greenpeace Indonesia juga mengkritik prioritas anggaran pemerintah, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menurut organisasi tersebut berkontribusi terhadap tekanan harga pangan, serta pemangkasan anggaran penanggulangan bencana di tengah meningkatnya ancaman bencana.
Greenpeace menilai kebijakan iklim dan ekonomi perlu dirancang dengan mempertimbangkan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, bukan hanya mengejar capaian pertumbuhan ekonomi.
Organisasi tersebut mendorong agar hasil riset ‘Besok Harga Naik!’ menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang melindungi kelompok rentan, memperkuat ketahanan masyarakat, dan mengurangi dampak krisis iklim terhadap biaya hidup.
“Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim. Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?,” tandas Jeanny.
Baca Juga: Greenpeace Kritik Kebijakan Pemerintah soal Karhutla, Soroti Izin Konsesi dan Pengawasan
