Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera kasus kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Kepala Negara pun meminta agar kedua kementerian untuk dengan cepan dan efektif untuk menangani kasus kebocoran data yang terus berulang di Indonesia.
Baca Juga: Ngotot Menolak Masuk Pemerintahan, Pertemuan Prabowo-Megawati Tak Bikin PDI Perjuangan Melunak
Baca Juga: Prabowo-Gibran Jadikan UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Nasional
"Saya sudah memerintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya. Peristiwa seperti ini juga terjadi di negara-negara lain," ujarnya, seperti dilansir Jumat (20/9/2024).
Lanjutnya, Jokowi mengatakan jika kebocoran data tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelalaian penggunaan password dan penyimpanan data.
"Kebocoran ini mungkin disebabkan oleh keteledoran dalam pengelolaan password atau karena data disimpan di banyak tempat yang berbeda, yang bisa dimanfaatkan oleh peretas," tambah dia.
Sebelumnya, terdapat laporan bahwa sekitar enam juta data NPWP diduga bocor dan dijual di Breach Forum, seperti yang diungkapkan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto.
Adapun, data yang bocor terdapat informasi NPWP milik sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Joko Widodo serta dua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Selain itu, data yang diduga bocor juga mencakup Menkominfo Budi Arie Setiadi, serta sejumlah menteri lainnya seperti Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan.
