Organisasi saat ini terus menyesuaikan prioritas investasi keamanan siber seiring dengan meningkatnya kompleksitas ancaman digital. Dalam 12 bulan ke depan, perlindungan data dan kepercayaan data diperkirakan tetap menjadi prioritas pengeluaran untuk keamanan siber secara global (51%) maupun di Asia Pasifik (55%). Di Indonesia, perhatian terhadap isu ini bahkan lebih tinggi dengan 71% responden menempatkan perlindungan data dan kepercayaan data sebagai prioritas utama.
Organisasi di Indonesia juga memberikan perhatian besar pada modernisasi infrastruktur siber dengan 69% responden menyoroti area tersebut sebagai fokus investasi. Survei ini berasal dari laporan PwC’s 2027 Digital Trust Insights Survey: Indonesia's cyber priorities in an era of AI, yang menghimpun pandangan 3.934 pemimpin bisnis dan teknologi dari 71 negara dan wilayah, termasuk Indonesia, serta menunjukkan semakin pentingnya isu keamanan siber di tingkat eksekutif.
Baca Juga: Model AI Canggih Permudah Serangan Siber, Ensign Infosecurity Tekankan Urgensi Solusi Keamanan Siber
Subianto, PwC Indonesia Chief Digital & Technology Officer, mengatakan, “Survei ini menunjukkan bahwa organisasi semakin memandang kepercayaan dan keamanan siber sebagai prioritas bisnis, bukan sekadar isu teknologi. Seiring percepatan transformasi digital, perlindungan data sensitif, dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk mendukung ketahanan bisnis jangka panjang. Sebanyak 47% responden di Indonesia menyatakan bahwa risiko siber telah menjadi agenda tetap dalam rapat pimpinan eksekutif, dibandingkan 45% responden secara global maupun di Asia Pasifik.”
Memaksimalkan Potensi AI, Perkuat Pertahanan Siber
Secara global, 22% responden bersedia memberikan otorisasi kepada agen AI untuk menjalankan tindakan pertahanan siber secara otomatis tanpa persetujuan manusia, sementara angkanya mencapai 21% di Asia Pasifik. Di Indonesia, hanya 11% responden yang merasa nyaman dengan pendekatan yang sepenuhnya otonom. Sebaliknya, organisasi di Indonesia lebih memilih otonomi parsial dengan 62% responden mendukung penggunaan agen AI untuk menjalankan tindakan berisiko rendah secara mandiri, sementara keputusan yang berdampak sedang hingga tinggi tetap memerlukan persetujuan manusia. Sebagai perbandingan, angka ini mencapai 38% secara global dan 41% di Asia Pasifik.
Ketika responden ditanya mengenai hambatan dalam meningkatkan tingkat otonomi agen AI untuk operasi keamanan siber, responden global (55%) dan Asia Pasifik (56%) paling banyak mengkhawatirkan keandalan dan kematangan teknologi AI yang tersedia saat ini. Di Indonesia, tantangan utama justru berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan tanggung jawab, yang disebutkan oleh 62% responden.
Di sisi lain, sebanyak 50% responden global dan Asia Pasifik menyatakan telah melakukan penyesuaian terhadap pengelolaan risiko vendor dan rantai pasok pihak ketiga. Sementara itu, organisasi di Indonesia lebih berfokus pada peningkatan kemampuan threat intelligence, yang dipilih oleh 53% responden, dibandingkan 49% di Asia Pasifik dan 47% secara global.
Pada saat yang sama, organisasi juga terus berinvestasi pada talenta keamanan siber untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Secara global, 53% responden menilai investasi pada teknologi berbasis AI serta pelatihan profesional keamanan siber untuk bekerja bersama teknologi tersebut sebagai strategi utama pengembangan talenta dalam 12 bulan ke depan. Angka ini meningkat menjadi 55% di Asia Pasifik, dan mencapai 76% di Indonesia. Hal ini menunjukkan semakin pentingnya peran AI dalam memperkuat kemampuan tenaga kerja dan mendukung ketahanan siber.
