PwC Indonesia dan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) merilis laporan berjudul Powering the Nation: Indonesian Power Industry Survey 2026. Berdasarkan pandangan para pelaku industri ketenagalistrikan, laporan ini membahas berbagai pertimbangan komersial dan implementasi yang membentuk perkembangan sektor ketenagalistrikan Indonesia serta perjalanannya menuju pasokan listrik yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.
Transisi energi Indonesia bukan hanya tentang meningkatkan kapasitas energi terbarukan, melainkan juga memastikan ketahanan energi, keterjangkauan biaya, dan akses listrik yang andal bagi sektor rumah tangga dan bisnis di seluruh Indonesia. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, sebanyak 76% kapasitas pembangkit tambahan yang direncanakan akan berasal dari energi terbarukan dan penyimpanan.
Baca Juga: Perkuat Akurasi dan Keselamatan, Bosch Power Tools Kenalkan Tiga Alat Ukur Kelistrikan Berbeda
Dalam mewujudkan transisi ini, dibutuhkan investasi dalam jumlah yang signifikan. Upaya percepatan transisi energi terbarukan di Indonesia diperkirakan memerlukan investasi sekitar Rp278 triliun per tahun, atau setara Rp2.780 triliun selama periode 2025-2034. Besarnya kebutuhan investasi ini membuka peluang bagi investor, pengembang proyek, lembaga pembiayaan, dan pelaku industri untuk berkontribusi dalam transformasi energi Indonesia dalam jangka panjang.
Hasil survei menunjukkan bahwa peningkatan kelayakan proyek masih menjadi salah satu prioritas utama industri. Responden menempatkan reformasi kerangka PPA dan proses pengadaan (34%), serta penyesuaian struktur tarif energi terbarukan (34%), sebagai prioritas utama untuk menarik lebih banyak investasi swasta ke sektor ketenagalistrikan Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya menciptakan kondisi bisnis yang layak secara komersial, meningkatkan kepastian investasi, serta memperkuat daya tarik proyek ketenagalistrikan guna memperoleh pendanaan yang dibutuhkan.
Sacha Winzenried, PwC Indonesia Energy, Utilities & Resources dan Energy Transition Director, mengatakan, "Indonesia memasuki dekade yang sangat penting bagi sektor tenaga listrik. Dengan 76% kapasitas pembangkit tambahan yang direncanakan berasal dari energi terbarukan dan penyimpanan, Indonesia telah menetapkan arah yang ambisius menuju masa depan energi yang lebih bersih dan rendah karbon."
"Untuk mewujudkannya dibutuhkan investasi yang besar, kebijakan yang mendukung, serta kolaborasi yang kuat antara sektor publik dan swasta. Peningkatan kelayakan proyek akan menjadi faktor penting untuk membuka akses terhadap investasi swasta yang dibutuhkan guna mempercepat transisi energi, sembari memastikan pasokan energi tetap andal dan terjangkau. Kami berharap temuan dalam laporan ini dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mewujudkan masa depan energi Indonesia yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan," jelasnya, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Guna mendukung transisi tersebut, RUPTL 2025-2034 menempatkan IPP sebagai salah satu pilar utama transformasi energi Indonesia. Sebanyak 71% kapasitas pembangkit baru dialokasikan kepada IPP, termasuk 90% kapasitas energi terbarukan yang direncanakan untuk dikembangkan oleh sektor swasta. Sebagai hasilnya, IPP diharapkan memainkan peran penting dalam mengembangkan kapasitas baru, menerapkan teknologi inovatif, serta mendukung pemenuhan kebutuhan listrik Indonesia yang terus meningkat, dengan tetap menjaga keandalan sistem dan keterjangkauan biaya.
Keterjangkauan harga listrik bagi masyarakat harus tetap menjadi fokus utama dalam proses transisi energi. Di tengah percepatan investasi pada kapasitas pembangkit baru, infrastruktur jaringan, dan penyimpanan energi, para pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan terus berupaya memastikan modernisasi sistem dilakukan secara efisien dan berbiaya optimal. Perencanaan yang matang serta optimalisasi pengembangan pasokan listrik ke depan akan menjadi kunci untuk menjaga tarif listrik tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendukung target keberlanjutan Indonesia.
Di tengah kondisi tersebut, anggota APLSI tetap berkomitmen mendukung kebutuhan listrik Indonesia yang terus meningkat serta implementasi RUPTL 2025–2034. Secara kolektif, anggota APLSI mengoperasikan sekitar 20 GW kapasitas pembangkit listrik dengan beragam teknologi. APLSI meyakini bahwa pengembangan sektor ketenagalistrikan Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan, sekaligus menciptakan kondisi komersial yang layak untuk mendorong investasi swasta pada pembangkit baru, penyimpanan energi, dan infrastruktur pendukung.
Eka Satria, Ketua APLSI, mengatakan, "Indonesia membutuhkan investasi yang sangat besar di sektor ketenagalistrikan dalam satu dekade ke depan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan listrik yang terus meningkat. Dengan 71% kapasitas pembangkit baru dalam RUPTL direncanakan berasal dari IPP, peran swasta menjadi sangat penting. Prioritas kami adalah bekerja sama secara konstruktif dengan Pemerintah, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan agar proyek-proyek ketenagalistrikan menjadi investable, bankable, dan executable dengan tetap menjaga keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan listrik Indonesia."
"Survei ini memberikan perspektif praktis dari pelaku industri mengenai hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama—mulai dari proses pengadaan dan PPA, pembagian risiko, hingga struktur harga—agar rencana besar ketenagalistrikan Indonesia dapat diwujudkan menjadi proyek nyata," pungkasnya.
