Isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden mulai memunculkan pembahasan mengenai sosok yang berpotensi menggantikannya. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, menyebut ada dua kandidat yang belakangan menguat dalam pembicaraan politik.
Bambang mengungkapkan, terdapat tiga kelompok yang berpeluang masuk dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran. Mereka berasal dari internal Partai Gerindra, tokoh eksternal partai koalisi, hingga kalangan profesional.
Namun, berdasarkan informasi yang didengarnya dan telah dikonfirmasi kepada sejumlah pihak, peluang terbesar disebut mengarah kepada kader internal Gerindra.
"Tapi dari informasi yang kami dengar dan telah kami konfirmasi juga kepada beberapa pihak lainnya. Kemungkinan besar calon itu akan berasal dari kalangan internal Gerindra sendiri," kata Bambang, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga: Negosiasi Elite Soal Pengganti Gibran Deadlock, Nama Mahfud Mencuat, Sudah Tua tapi Masih Dihormati
Bambang kemudian menyebut dua inisial nama yang disebutnya berpeluang masuk dalam bursa kandidat pengganti Gibran. Kedua inisial tersebut adalah S dan AM.
"Nah sekarang ada informasi baru kira-kira beberapa jam yang lalu kalau toh terjadi calon sebenarnya yang akan muncul itu adalah S dan AM, wah katanya ada dua itu AM," ujar Bambang.
Pernyataan Bambang tersebut menambah perhatian terhadap kemungkinan pergantian posisi RI-2. Meski demikian, ia tidak mengungkap identitas lengkap sosok di balik kedua inisial tersebut.
Baca Juga: Yang Ngomong Orang Kepercayaan Jokowi, Prabowo Bakal Tumbang Setelah Gibran Mundur!
Sementara itu, elite Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, belum memberikan tanggapan mengenai nama-nama yang berpotensi menggantikan Gibran. Ia justru menyatakan bahwa pembahasan mengenai kandidat pengganti wakil presiden belum menjadi agenda saat ini.
"Itu masih jauh kalau bicara nama," tegas Dasco.
Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai calon pengganti Gibran. Nama-nama yang disebut Bambang pun masih sebatas informasi yang disampaikannya, bukan keputusan resmi Presiden maupun Partai Gerindra.
