Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengabarkan jika Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta, Minggu (21/6).
Dalam keterangan yang diterima, pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Teddy mengatakan jika Kepala Negara memberikan perhatian khusus pada penguatan pengelolaan aset nasional melalui percepatan transformasi badan usaha milik negara (BUMN) dan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru.
Baca Juga: Minat Investor pada Obligasi Dolar Danantara Jadi Sinyal Kepercayaan Global
"Mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat," ujarnya
Lebih lanjut, ia mengatakan jika pertemuan tersebut turut membahas peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat dikembangkan melalui Danantara. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pariwisata yang terintegrasi.
Baca Juga: Obligasi Global Danantara Laris Manis, Akademisi: Patahkan Narasi 'Sell Indonesia'
Menurutnya, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja, hingga mendongkrak ekonomi di berbagai daerah.
"Peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara termasuk penguatan sektor pariwisata melalui event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan Kepala Negara turut menyoroti proses konsolidasi dan transformasi BUMN yang saat ini terus berjalan. Tercatat, dari sekitar 1.077 entitas BUMN yang ada saat ini, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan.
Menurutnya, Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola perusahaan negara, dan mengurangi berbagai beban biaya yang selama ini ditanggung pemerintah.
"Proses konsolidasi dan transformasi BUMN terus berjalan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara," ujarnya.
