Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menegaskan Pemerintah Indonesia belum membayar iuran keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), dengan begitu Indonesia belum menjadi anggota tetap, keanggotaan bakal secara otomatis menjadi nonaktif jika iuran itu tak dibayar selama tiga tahun.
Pernyataan itu disampaikan Teddy ditengah ramainya kritik sejumlah pihak atas keputusan pemerintah yang mau bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut.
Baca Juga: Purbaya Pastikan Pembayaran Iuran Dewan Perdamaian Sebesar Rp16,9 T Pakai APBN
Adapun besaran iuran yang mesti dibayar Indonesia jika ingin menjadi anggota tetap adalah Rp16,9 triliun. Rencananya pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, namun keputusan mengenai sumber dana pembayaran iuran ini masih belum final.
Teddy mengatakan bahwa dana tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib.
"Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar," kata Teddy dilansir Kamis (5/2/2026).
Seskab Teddy menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan langkah konkret untuk terlibat langsung dalam upaya mengurangi peperangan di Palestina.
"Bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi," ujarnya.
Teddy menjelaskan, sejauh ini BoP beranggotakan 7 negara termasuk Indonesia, negara-negara tersebut merupakan negara Islam.
"Saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Sugiono, menjelaskan iuran sebesar USD1 miliar atau Rp16,74 triliun dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) Charter akan digunakan untuk rekonstruksi Gaza.
Dia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan siap berpartisipasi dalam keanggotaan. Dia tak menyebutkan secara gamblang soal apakah Indonesia akan membayar iuran itu atau tidak.
"Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi," ungkap Sugiono saat ditemui di Kompleks Parlemen usai melakukan rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (27/1/2026).
Dia mengatakan, pembentukan BoP Charter bermula dari keinginan untuk menyelesaikan konflik di Gaza, termasuk untuk rekonstruksi. Namun, langkah ini tentunya membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit.
Untuk itu, iuran yang terkumpul dari negara anggota Dewan Perdamaian dibutuhkan untuk pemulihan Palestina. Nantinya, negara yang membayar iuran bakal dijadikan anggota permanen dari Dewan Perdamaian.
