Presiden Prabowo Subianto mesti hati-hati menentukan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka. Kesalah pengambilan keputusan bakal memicu gelombang eksodus besar-besaran partai koalisi pemerintah.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, mengatakan pemilihan wapres baru mesti dipikirkan masak-masak, sebab kesalahan kecil dapat memantik akibat fatal, imbasnya panjang hingga 2029 mendatang.
"Jangan sampai salah pilih. Karena kalau salah pilih, partai-partai pendukungnya selain Gerindra akan mundur teratur," kata Burhanudin dilansir Olenka.id Kamis (19/11/2026).
Sejauh ini sudah ada sejumlah nama yang mencuat, namun satu sosok yang oleh publik dianggap paling layak mengisi kursi Wapres yang ditinggal Gibran adalah Wakil Ketua DPR sekaligus elite Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Mencomot tokoh dari internal Gerindra menjadi Wapres memang sangat menguntungkan Prabowo. Namun risikonya juga sangat besar. Apabila kinerja pemerintah moncer pihak yang paling diuntungkan adalah Gerindra. Itu modal besar yang bisa dibawa menuju panggung Pilpres 2029 mendatang.
Tetapi kalau yang terjadi justru sebaliknya, maka Gerindra harus menanggung beban itu sendiri. Masyarakat bakal menuntut pertanggungjawaban partai sebab presiden dan wakil presidennya berasal dari partai politik yang sama.
“Gerindra bisa menjadi pihak yang paling banyak dimintai pertanggungjawaban apabila tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo justru mengalami penurunan (jika wapres dari Gerindra),” ujarnya.
Kondisi serupa juga terjadi di internal koalisi. Partai-partai pendukung pemerintah bakal memilih bertahan ketika kinerja pemerintah epik. Tetapi jika jeblok mereka bakal menjaga jarak bahkan mundur dari koalisi sebab taruhannya adalah elektoral partai pada Pemilu mendatang.
"Masalahnya, bagaimana jika 2029 tidak terjadi rebound atau recovery (pemulihan)? Ya tentu mereka tidak mau terkena dampak negatif akibat penurunan popularitas pemerintah," ucapnya.
Burhanudin bahkan mengingatkan bahwa popularitas pemerintah yang tinggi sekalipun tidak menjamin seluruh partai pendukung akan terus bertahan. Menurutnya, partai politik tetap memiliki kepentingan dan agenda elektoral masing-masing menjelang kontestasi politik berikutnya.
“Jangankan pemerintahan yang tidak populer, pemerintahan yang populer pun karena pemerintahan yang populer itu punya agenda sendiri, bisa jadi ditinggalkan,” pungkasnya.