Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid mengatakan Gibran Rakabuming Raka tetap dianggap mengundurkan diri secara terhormat dan berpotensi lolos dari jerat padahal putra sulung Joko Widodo itu telah menipu seluruh rakyat Indonesia dengan maju sebagai calon wakil presiden dengan dokumen pendidikan abal-abal. 

Mantan Menteri Otonomi Daerah ini mengatakan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ijazah SMA/SLTA Gibran tak ditemukan lalu dilanjutkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran, maka secara hukum posisi sebagai wakil presiden dianggap telah gugur lantaran proses pencalonannya cacat sejak awal, karenanya kata dia Gibran tidak seharusnya mengundurkan diri. 

Baca Juga: Kongkalikong di Balik Pengunduran Diri Gibran, Jokowi Disebut-sebut Punya Kartu As Kecurangan Pilpres 2024

“Putusan MK dan MA itu final dan mengikat. Secara konstitusional, kedudukan Gibran sudah tidak sah. Dia tidak memenuhi syarat. Jadi kalau orang tidak memenuhi syarat, tidak perlu mundur, karena dia sudah batal dengan sendirinya,” kata Ryaas dilansir  Kamis (19/11/2026). 

Ryaas mengatakan kasus Gibran sangat berbeda jauh dengan apa yang dialami  Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Presiden ke-2 RI Soeharto. Mereka dimakzulkan karena persoalan politik bukan karena pelanggaran konstitusi sebagaimana yang dilakukan Gibran. 

“Gus Dur terpilih secara sah, tidak melanggar persyaratan. Dia dimakzulkan karena kebijakan. Beda dengan Gibran yang memang tidak pernah memenuhi syarat,” kata Ryaas.

Dengan mengundurkan dicari pelanggaran konstitusi yang dilakukan Gibran seolah-olah termaafkan, namun Ia menegaskan bahwa ketidakabsahan Gibran sebagai wapres harus tetap diproses secara konstitusional.

“Kalau dia mundur begitu saja dan diterima, berarti dia mundur secara terhormat. Dia masih punya hak menerima pensiun, hak mendapat pengawalan. Beda kalau dia dimakzulkan, seluruh fasilitas negara dihentikan otomatis,” ujarnya.

Ryaas mengatakan, pasca putusan MK dan MA, DPR seharusnya langsung mengebut proses pemakzulan Gibran, respons lambat dari Senayan memberi ruang kepada Gibran untuk melarikan diri upaya pemakzulan. 

Baca Juga: Dulu Mohon-mohon Minta Gibran Jadi Cawapres, Sudah Berkuasa Malah Dilepeh, Lain Kali Pak Prabowo Minta Tolong Jangan Dibantu

“DPR itu terlalu lambat mengambil keputusan. Sudah nyata-nyata MA dan MK membatalkan, seharusnya MPR segera mengambil keputusan. Tapi MPR diam saja. Ini yang tidak dilakukan oleh MPR,” pungkasnya.