Persoalan penerimaan negara kembali menjadi sorotan, terutama terkait upaya pemerintah mengejar target pajak. Di tengah kebutuhan anggaran untuk membayar utang dan membiayai berbagai program, pemerintah dinilai perlu mencari sumber penerimaan yang lebih luas, bukan hanya mengandalkan pajak dari pekerja dan kelompok kelas menengah.
Pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menilai persoalan penerimaan pajak tidak selalu disebabkan oleh terbatasnya uang di kas negara. Menurutnya, kondisi tersebut juga dapat mencerminkan belum optimalnya kemampuan pemerintah dalam menggali potensi pajak yang tersedia.
"Kantong pemerintah duitnya udah habis, karena harus bayar utang dan lain-lain. Tapi ada kemungkinan kedua juga, bisa jadi pemerintahnya yang enggak mampu menarik pajak dengan benar. Artinya ada potensi pajak yang besar, yang harusnya ditarik oleh pemerintah, tapi pemerintah enggak bisa mengoptimalkan itu," terang Media, dalam sebuah video yang dikutip dari akun Instagram @watchdoc_insta, Selasa (17/11/2026).
Media memaparkan, sumber penerimaan pajak seharusnya tidak hanya dibebankan kepada pekerja maupun masyarakat kelas menengah. Salah satu instrumen yang menurutnya dapat menjadi bahan pertimbangan adalah pajak kekayaan atau wealth tax.
Pajak kekayaan merupakan instrumen perpajakan yang pengenaannya didasarkan pada nilai kekayaan atau aset yang dimiliki seseorang dalam periode tertentu. Dengan mekanisme tersebut, pengenaan pajak tidak hanya bertumpu pada penghasilan yang diterima seseorang, tetapi juga memperhitungkan akumulasi aset yang dimilikinya.
Media menilai instrumen tersebut telah diterapkan di sejumlah negara, tetapi belum menjadi bagian dari sistem perpajakan Indonesia. Padahal, menurutnya, pajak kekayaan dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas basis penerimaan negara.
"Kan yang dipajakin itu enggak harus pekerja, enggak harus kelas menengah. Tapi ada satu instrumen pajak lagi yang banyak dilakukan oleh negara lain, tapi tidak dilakukan oleh Indonesia, yaitu pajak kekayaan. Jadi dihitung dari total aset selama kurun waktu tertentu dan dikenakan sekian persen pajak dari total aset itu," jelasnya.
Baca Juga: 'Tukang Cukur Sudah Bayar Pajak, Pemerintah Harus Kejar Pengemplang Besar'
Lebih lanjut, Media menyoroti pola pemerintah dalam mengejar target penerimaan pajak. Ia menilai pekerja formal menjadi kelompok yang relatif mudah dijangkau karena mekanisme pemungutan pajak penghasilan sudah tersedia melalui sistem administrasi ketenagakerjaan dan perpajakan.
Sementara itu, menurut pandangannya, pemerintah menghadapi tantangan tersendiri untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor perusahaan maupun kelompok pemilik kekayaan besar.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya kedekatan atau afiliasi antara sebagian perusahaan dan pejabat yang dapat memengaruhi keberanian pemerintah dalam mengoptimalkan penarikan pajak dari sektor tersebut.
Namun, pernyataan itu merupakan pandangan dan kritik yang disampaikan Media, bukan kesimpulan mengenai adanya intervensi dalam proses pemungutan pajak.
"Jadi yang terjadi, pemerintah dikejar target pajak, mau ngejar perusahaan takut, karena mungkin sebagian perusahaan sudah terafiliasi dengan para pejabat itu. Akhirnya yang ditarikin adalah pajak para pekerja," ungkapnya.
Menurut Media, pekerja formal menjadi sasaran yang relatif mudah karena pemotongan pajak penghasilan telah terintegrasi dalam sistem pengupahan. Dengan demikian, kewajiban perpajakan mereka dapat dipenuhi melalui mekanisme pemotongan yang berjalan secara rutin.
"Gampang sekali majakinnya, karena sistemnya sudah ada. Pemerintah majakin itu tanpa kemudian pekerja bisa kabur. Pekerja formal enggak bisa kabur dari pajak penghasilan," tegasnya.
Baca Juga: Dengar Keluhan Pengusaha, Suahasil Nazara Beri Syarat Ini untuk Cairkan Restitusi Pajak