Dedengkot sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham tak mendorong ketua umumnya Bahlil Lahadalia sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden untuk mengisi kursi RI dua yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Alih-alih menyodorkan Bahlil, Idrus justru menyarankan Presiden Prabowo untuk memilih kandidat dari internal Gerindra atau dari kalangan non partai.
Baca Juga: Gibran Mundur, Listyo Sigit Tersangka, Kader PSI Ramai-ramai Cabut, Jokowi Beneran Selesai?
“Kalaupun diambil dari partai, mungkin lebih efektif bila dari Gerindra saja dan atau dari nonpartisan,” kata Idrus dilansir Olenka.id Sabtu (14/11/2026).
Bukan tanpa sebab, Idrus menyodorkan ide tersebut demi meminimalkan gesekan yang bisa saja berujung pada perpecahan di internal partai-partai koalisi, jika koalisi goyang maka taruhanya adalah program-program prioritas pemerintah yang bisa saja terancam mandek.
Sekadar info, partai koalisi pemerintahan Prabowo terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora, dan PRIMA.
Empat partai politik parlemen dalam koalisi tersebut yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat. Sementara itu, partai nonparlemen terdiri atas PBB, Partai Gelora Indonesia, PSI, dan Partai Garuda, serta satu partai lokal, yakni Partai Aceh.
Adapun KIM Plus di antaranya terdiri atas NasDem, PKB, PKS, PPP, Perindo, dan Partai Hanura. Sementara partai pendukung lainnya yakni Partai Berkarya, PKR, Parsindo, PKP, dan PAN.
“Siapa pun dari partai politik, katakanlah dari Golkar, pasti partai-partai lain meskipun tidak begitu rela mengikhlaskan. Demikian pula sebaliknya kalau dari partai-partai lain, Golkar saja mungkin jadi persoalan,” tuturnya
Pada intinya, kata Idrus, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Karena itu kita serahkan saja kepada Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo itu saja,” kata Idrus menirukan arahan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
Idrus juga menyebut sejumlah nama dari internal Gerindra yang menurutnya dapat masuk dalam simulasi pembahasan calon pengganti wakil presiden. Di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Aris Marsudiyanto, dan sejumlah nama lainnya.
Meski demikian, ia tidak secara khusus menetapkan satu nama sebagai calon yang harus dipilih.
Menurut Idrus, pengisian jabatan wakil presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024–2029 harus dibedakan dari pembentukan konfigurasi politik untuk periode pemerintahan berikutnya.
Ia menilai, pembahasan koalisi permanen untuk periode 2029–2034 dapat dilakukan dalam kerangka politik yang berbeda dengan mempertimbangkan hasil dan keberhasilan pemerintahan saat ini.
Senada dengan Golkar, PKS dan Partai Demokrat juga menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai calon pengganti wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dengan demikian, pengajuan dua nama calon pengganti merupakan kewenangan konstitusional presiden, bukan penunjukan langsung oleh partai politik pengusung.
