Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi turut memebrikan respons terkait pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyebut akan ada percepatan sejarah dalam dinamika politik nasional sebelum Pilpres 2029 mendatang.
Terkait itu, ia menilai ucapan Budi Arie justru menimbulkan pernyataan di tengah kekompakan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: PSI Pun Ogah Dikaitkan dengan Budi Arie: Dia Bukan Bagian Partai
"Kita sibuk menjaga kekompakan koalisi, dia berbicara kesiapan menghadapi percepatan siklus lima tahunan di samping Pak Jokowi," cuitnya dalam akun X pribadinya, seperti dikutip Rabu (26/8/2026).
Bukan tanpa sebab, menurutnya apabila terdapat isu mengenai kemungkinan percepatan dinamika politik nasional, seharusnya digaungkan bukan kesiapan menghadapi situasi tersebut. Bahkan, menurutnya diperlukan penguatan soliditas dan kerapatan barisan.
"Kalau memang ada isu percepatan, bukan kesiapan yang harus dikumandangkan, tapi kerapatan barisan yang harus semakin dijaga," tegasnya.
Baca Juga: Prabowo Sibuk Urus Gempa NTT dan Karhutla, Jokowi Sibuk Diskusi Pra Makar!
Lebih lanjut, ia menilai ucapan Budi Arie itu berpotensi menimbulkan persepsi akan ada agenda tertentu sebelum Pemilu 2029.
Bahkan, ia menilai ucapan tersebut seperti upaya menjabak Jokowi yang berada di samping Budi Arie.
"Ini seperti menjebak Pak Jokowi," tukasnya.
Sebelumnya, Ketum Projo Budi Arie membuat pernyataan yang kemudian viral di media sosial. Dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), ia mengaku memiliki insting bahwa pemilu dapat berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029.
"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ujar Budi Arie.
Budi Arie juga mengaitkan kemungkinan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia membandingkannya dengan situasi menjelang perubahan besar pada akhir Orde Baru.
"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun '97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya '99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi," ucapnya.
