Beberapa waktu lalu, masyarakat dihebohkan dengan kabar serangan siber yang mengancam sektor keuangan Indonesia, khususnya perbankan. Merespons hal tersebut, Bank Indonesia (BI) menyiapkan empat langkah mitigasi untuk mengantisipasi ancaman serangan siber yang berpotensi mengganggu keamanan dan kelancaran sistem pembayaran digital di Indonesia.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan bahwa langkah mitigasi tersebut meliputi penguatan pengawasan, deteksi dini, koordinasi lintas otoritas, hingga kesiapan pemulihan apabila terjadi insiden. Ia menyebut, peningkatan kewaspadaan diperlukan seiring berkembangnya ancaman dan insiden siber, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun global.
Baca Juga: Suku Bunga Naik Jadi 6% Bikin Kredit Perbankan Seret? Begini Kata Gubernur BI
Mempertimbangkan kondisi tersebut, lanjutnya, BI berkomitmen untuk terus mencermati perkembangan ancaman dan insiden siber guna mengidentifikasi potensi risiko terhadap keamanan serta kelancaran sistem pembayaran.
Hal tesebut akan didukung pula oleh penguatan pengaturan dan pengawasan terkait ketahanan siber. Upaya ini meliputi pengelolaan risiko, perlindungan infrastruktur kritis, pengembangan sistem deteksi dini, serta peningkatan kesiapan dalam menangani dan memulihkan sistem apabila terjadi serangan.
Filianingsih menegaskan, kemampuan pemulihan sistem menjadi salah satu aspek krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital. Menurutnya, mitigasi tidak hanya berfokus pada pencegahan dan penanganan serangan, tetapi juga memastikan sistem dapat kembali beroperasi dengan baik setelah terjadi insiden.
Maka dari itu, BI juga akan memperkuat koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan penanganan dan eskalasi insiden siber dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
"Bank Indonesia secara intensif berkoordinasi dengan otoritas terkait dalam hal ini, BSSN, OJK, dan juga asosiasi serta kementerian dan lembaga terkait," pungkas Filianingsih dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Langkah berikutnya, BI meminta seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran beserta pihak terkait, termasuk perusahaan penunjang, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem keamanan masing-masing.
Sebagai bagian dari langkah tersebut, BI telah membentuk kanal komunikasi bersama para penyelenggara melalui grup WhatsApp (WA Group). Fasilitas ini dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi, memastikan keandalan sistem pengamanan, meningkatkan kemampuan mendeteksi transaksi mencurigakan, serta mempercepat pelaporan apabila terjadi insiden siber.
BI juga meminta penyelenggara jasa sistem pembayaran segera melaporkan setiap insiden kepada BI dan otoritas terkait agar langkah penanganan dapat segera dilakukan.
"Kalau sudah disiapkan penanganan, yang penting lagi pemulihan. Upaya pemulihan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Filianingsih dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (18/11/2026).
Di sisi lain, BI turut mengimbau masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan transaksi digital. Masyarakat diminta tetap tenang dan waspada, serta tidak meneruskan informasi atau pesan yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Masyarakat juga diingatkan untuk selalu memastikan keaslian kanal komunikasi yang digunakan, serta menjaga kerahasiaan data pribadi dan akses transaksi guna menghindari potensi penyalahgunaan.
“Dan juga hubungi, rujuk kanal-kanal, lihat kanalnya resmi atau tidak. Dan juga diminta kepada masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan akses transaksi,” tutupnya.