Lebih lanjut, Bhima juga turut menyinggung pergeseran perhatian industri pertambangan mineral kritis, dari nikel di Sulawesi menuju komoditas lain, termasuk bauksit di Kalimantan Barat.
Ia menggambarkan bagaimana wilayah-wilayah penghasil sumber daya alam menghadapi konsekuensi lingkungan dan sosial di tengah aktivitas industri ekstraktif.
“Dari nikel, sekarang berubah menjadi bauksit. Jadi jika Anda mengikuti pergerakan mineral kritis, pertama adalah Pulau Sulawesi, pulau pengorbanan, dan sekarang di Kalimantan Barat sebagai tempat bauksit. Itu membuat orang Indonesia kaya,” tuturnya.
Bagi Bhima, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai siapa yang berhasil mengumpulkan kekayaan, tetapi juga bagaimana kekayaan itu diperoleh dan siapa yang menanggung dampaknya. Ia menilai, perlindungan lingkungan, pelestarian hutan, serta kesejahteraan komunitas belum menjadi insentif yang cukup kuat apabila dibandingkan dengan potensi keuntungan dari penguasaan konsesi sumber daya alam.
“Jadi Anda tidak menjadi kaya dengan menyelamatkan lingkungan, selamatkan hutan, atau memastikan kebaikan komunitas Anda. Anda bisa menjadi kaya di Indonesia. Ini adalah sebuah tragedi,” ujarnya.
Tak berkenti di situ, Bhima juga mengkritik struktur insentif ekonomi yang dinilainya belum cukup mendorong pelaku usaha untuk menjaga kelestarian alam. Sebaliknya, akses terhadap konsesi dan kedekatan dengan elite pemegang kuasa disebutnya dapat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam akumulasi kekayaan.
“Jadi Anda tidak menjadi kaya dengan bekerja keras. Ada insentif kecil untuk melindungi alam semula jadi. Tapi Anda bisa menjadi sangat kaya jika Anda dekat dengan elite yang memiliki konsesi tanah untuk industri ekstraktif,” kata Bhima.
Sorotan tersebut mengarah pada pertanyaan lebih luas mengenai keseimbangan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Di tengah besarnya potensi sumber daya alam, tantangan yang muncul adalah memastikan manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok terbatas, sementara beban lingkungan dan sosial ditanggung masyarakat di wilayah penghasil.
Bhima pun mempertanyakan apakah struktur ekonomi semacam itu dapat disebut sebagai keseimbangan yang adil.
“Jadi jika Anda bertanya, apakah itu keseimbangan dalam ekonomi seperti itu?,” tandasnya.
Baca Juga: Profil Bhima Yudhistira Adhinegara, Pendiri dan Direktur CELIOS
