Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah II Nurjaeni mengatakan, dari 13 SPPG yang diluncurkan, sebanyak 10 berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sedangkan tiga lainnya berada di wilayah non-3T.
"Untuk Provinsi Papua ada 13 SPPG yang resmi diluncurkan hari ini dan sebanyak 10 berada di wilayah 3T dan tiga lainnya di wilayah non-3T," kata Nurjaeni di Jayapura, dikutip Selasa (6/10/2026).
Nurjaeni mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, dan Pemerintah Kota Jayapura dalam pembangunan SPPG untuk mendukung program MBG.
Baca Juga: Seru Bos BGN: Kita Mulai Lawan, Pak Prabowo Tak Takut Siapapun!
Menurutnya, sejumlah SPPG sebelumnya memang telah dipersiapkan untuk beroperasi. Namun, beberapa di antaranya mengalami keterlambatan operasional akibat berbagai kendala, termasuk persoalan hukum.
"Memang ada sejumlah SPPG yang sebelumnya telah dipersiapkan, namun mengalami keterlambatan operasional akibat berbagai kendala, termasuk persoalan hukum sehingga hal tersebut terus dilakukan perbaikan," ujarnya.
Secara keseluruhan, BGN menyiapkan 36 SPPG di wilayah Papua Raya untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Namun, BGN juga memperketat pengawasan terhadap kelayakan setiap SPPG. Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program, terutama setelah muncul sejumlah kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan penyediaan makanan MBG.
"Dan ke depan kami juga terus memperketat pengawasan terhadap kelayakan SPPG sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program, terutama setelah terjadi sejumlah kasus keracunan makanan," kata Nurjaeni.
Khusus di Provinsi Papua, BGN mencatat terdapat empat SPPG yang telah ditutup secara permanen karena dinilai tidak layak untuk beroperasi.
Sementara itu, SPPG yang mengalami kejadian menonjol atau insiden serius akan dikenai penutupan sementara. Operasional baru dapat dilanjutkan setelah dilakukan perbaikan dan SPPG dinyatakan layak oleh dinas kesehatan.
"Sementara SPPG yang mengalami kejadian menonjol atau insiden serius akan ditutup sementara untuk dilakukan perbaikan dan baru dapat kembali beroperasi setelah dinyatakan layak oleh dinas kesehatan," ujarnya.
Sebelumnya, BGN bersama Pemerintah Provinsi Papua dan sejumlah instansi terkait juga telah meresmikan salah satu SPPG di Kabupaten Jayapura pada Jumat (2/10/2026).
