Program Manager Proyek SOLUSI GIZ Indonesia & ASEAN sekaligus perwakilan Konsorsium SOLUSI, Yuliana Cahya Wulan, mengatakan pengelolaan bentang darat dan laut membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena tantangan yang dihadapi tidak mengenal batas administrasi maupun sektor.

“Pendekatan terintegrasi antara bentang darat dan laut membantu para pemangku kepentingan melihat hubungan antara ekosistem, masyarakat, dan kegiatan ekonomi sebagai satu kesatuan. Kolaborasi menjadi penting agar solusi yang dikembangkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat saling memperkuat dari tingkat nasional hingga daerah,” ujar Yuliana.

Menurut Yuliana, pengalaman Proyek SOLUSI di tiga provinsi percontohan, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah, menunjukkan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan dan implementasi hingga penyusunan strategi keberlanjutan program.

Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah pengembangan sumber pembiayaan di luar APBN dan APBD. Dalam SOLUSI Day, peluang tersebut dibahas bersama pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pembiayaan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Indonesia yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati juga dinilai memiliki peluang untuk menjadikan perlindungan alam sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Pendekatan ini semakin relevan di tengah tekanan terhadap lingkungan dan meningkatnya risiko bencana yang dapat dipengaruhi oleh faktor alam maupun aktivitas manusia.

Yuliana menegaskan, tantangan ke depan bukan hanya bagaimana menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga memastikan potensi tersebut dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Yang dibutuhkan dalam pengelolaan bentang darat dan laut terpadu adalah mekanisme yang mampu menerjemahkan potensi pengelolaan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang bertanggung jawab, sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dari sisi implementasi, Konsorsium SOLUSI juga menekankan pentingnya memastikan agar hasil proyek tidak berhenti pada dokumen perencanaan. Green Growth Planning and Policy Specialist Landscape Alliance Feri Johana mengatakan proyek percontohan di tiga provinsi diharapkan dapat menghubungkan perencanaan dengan kebutuhan pembangunan di tingkat tapak.

"Saat ini lewat projek percontohan di 3 provinsi kami ingin perencanaan tidak hanya sekadar menjadi ide atau gagasan dalam dokumen saja. Melainkan menjadi panduan pembangunan yang mampu memberikan dampak dan menyentuh masyarakat di tingkat tapak," ujarnya.

Sementara itu, Country Director SNV Indonesia Putra Agung mengatakan SNV berfokus pada pengembangan komoditas berkelanjutan melalui skema kemitraan dengan masyarakat. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memastikan hasil perencanaan dalam Proyek SOLUSI dapat terus diterapkan setelah proyek berakhir pada 2028.

“Sehingga setelah Proyek SOLUSI berakhir pada 2028, pengelolaan yang berkelanjutan ini tetap dapat dilanjutkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, baik di darat maupun laut,” tegasnya.

Project Manager SOLUSI Yayasan KEHATI Mohammad Korebima menambahkan, investasi hijau untuk implementasi Proyek SOLUSI di tiga provinsi akan mencapai EUR2,8 juta hingga 2028. Investasi tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan ekosistem darat dan laut secara terintegrasi di area kerja seluas 28 ribu hektare.

Cakupan tersebut antara lain mencakup upaya perlindungan spesies endemik, seperti lutung perak, tarsius, dugong, hingga penyu.

Di tengah pendekatan tersebut, aspek inklusivitas sosial juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan bentang darat dan laut. Indikator LaS atau land and seascape dirancang untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan lintas sektor dan wilayah.

Kebutuhan akan indikator tersebut tidak terlepas dari keterkaitan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari deforestasi, sedimentasi, pencemaran, penurunan kualitas ekosistem pesisir, kehilangan keanekaragaman hayati, hingga risiko bencana. Berbagai persoalan tersebut tidak dapat ditangani hanya melalui pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.

Karena itu, indikator LaS diharapkan dapat membantu memantau keterkaitan antarwilayah dan sektor sekaligus mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan tata ruang yang lebih terpadu, adaptif, dan berkelanjutan.

Pengelolaan yang terukur juga membuka peluang pemanfaatan sumber daya hayati secara lebih bertanggung jawab. Kekayaan biodiversitas dapat dikembangkan sebagai sumber pangan, bahan baku industri, produk kesehatan, hingga berbagai produk bernilai tambah lainnya dengan tetap memperhatikan daya dukung ekosistem.

Namun, pemanfaatan biodiversitas juga tidak dapat dilepaskan dari masyarakat yang selama ini hidup dan bergantung pada sumber daya alam. Pengembangan pengetahuan dan teknologi, termasuk bioprospeksi, perlu mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat dan komunitas lokal serta pengetahuan yang telah berkembang di dalamnya.

“Eksplorasi ilmiah harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap masyarakat yang hidup dan bergantung pada ekosistem tersebut. Karena itu, aspek sosial, kesetaraan, serta pengetahuan masyarakat perlu menjadi bagian dari proses pengembangan biodiversitas,” tuturnya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan upaya Proyek SOLUSI mengintegrasikan dimensi sosial dan kesetaraan melalui dokumen Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Implementasi IBSAP 2025–2045 dengan pendekatan Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI). Strategi bioprospeksi juga dikembangkan sebagai salah satu instrumen ekonomi berkelanjutan agar pemanfaatan nilai keanekaragaman hayati dapat memberikan manfaat secara lebih adil.

Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, lembaga pembiayaan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Proyek SOLUSI mendorong agar integrasi pengelolaan darat dan laut tidak berhenti pada perencanaan. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekosistem sekaligus membuka ruang bagi pengembangan ekonomi berbasis biodiversitas yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi hingga 7% Memungkinkan Indonesia Keluar dari Middle Income Trap