Kebijakan pemerintah memetahkan kelompok masyarakat sejahtera dan tidak sejahtera lewat alogaritma desil sedang menjadi sorotan publik, pemetaan kelas masyarakat lewat mekanisme ini dinilai terlampau berisiko, sebab banyak masyarakat yang kurang mampu justru masuk dalam desil masyarakat mampu atau sejahtera, imbas seluruh bantuan sosial serta tunjangan pemerintah yang rutin mereka terima diputus total.
Contoh kasusnya sudah banyak, bahkan dalam satu dua hari belakangan kasus-kasus baru mulai mengemuka. Misalnya saja yang terjadi pada Bapak Timbul, tukang becak yang mengais penghasilan di sekitaran Malioboro itu kini hanya pasrah menerima nasibnya setelah statusnya masuk dalam kelompok masyarakat mampu.
Baca Juga: Purbaya Buka Suara, Desil 9-10 Bakal Dilarang Beli Pertalite?
Kasus serupa juga terjadi di Bandung, Jawa Barat, korbannya adalah 130 mahasiswa Universitas Padjadjaran, mereka terancam kehilangan Kartu Indonesia Pintar (KIP) setelah mereka dikelompokan sebagai masyarakat sejahtera.
Salah satu pihak yang mengkritik keras penggunaan alogaritma desil ini adalah politisi PDI Perjuangan Guntur Romli, alih-alih melakukan perbaikan dengan hasil yang jauh lebih presisi, sistem alogaritma desil justru sebaliknya, sistem ini punya potensi besar salah dalam menerjemahkan status dan tingkat ekonomi masyarkat. Guntur menilai sistem ini terlampau kejam yang dapat merampas hak-hak masyarakat kecil.
"Algoritma desil ini sungguh ancaman nyata terhadap nasib rakyat kecil,” kata Guntur Romli dilansir Olenka.id Kamis (3/9/2026).
"Di berbagai daerah, pekerja serabutan dengan penghasilan tak menentu tercatat di desil 10. Kasta tertinggi kesejahteraan setara pengusaha besar. Bahkan ada dosen honorer berpenghasilan pas-pasan pun ikut terlempar ke desil atas," sambungnya.
Klasifikasi berdasarkan desil tidak selalu mampu menggambarkan kondisi finansial seseorang secara utuh sebab profesi mentereng seperti dosen tidak selalu punya penghasilan menjanjikan, banyak dari mereka yang masih hidup di batas garis kemiskinan.
"Hanya karena algoritma menilai profesi dosen otomatis identik dengan kemakmuran. Sistem yang tidak melihat gaji, tidak melihat utang, tidak melihat beban hidup nyata. Ia hanya membaca kategori di atas kertas," ujarnya.
Alogaritama desil yang serampangan kata Guntur Romli mengindikasikan bahwa sistem tersebut telah direkayasa sedemikian rupa.
Masyarakat yang selama ini terbenam di desil-desil bawah menadak lompat ke desil atas yang kemudian dianggap sebagai golongan masyarakat sejahtera.
Dengan demikian statistiik angka kemiskinan di negara ini di atas kertas tampak menurun dan tingkat kesejahteran rakyat meroket dalam semalam.
"Algoritma desil sepertinya direkayasa sedemikian rupa, tugasnya hanya menaikkan kasta-kasta desil. Tidak ada yang menurunkannya. Hasilnya angka kemiskinan turun, orang mampu orang kaya naik, anggaran untuk bansos dan subsidi menjadi kecil," imbuhnya.
"Sepertinya itu tujuan utama algoritma desil. Algoritma desil adalah mesin yang secara sistemik menyingkirkan rakyat kecil dari haknya sendiri. Anak-anak petani, buruh, dan pekerja informal tiba-tiba kehilangan akses PIP dan KIP Kuliah bukan karena keluarganya membaik, tapi karena Proximentes, atau PMT, yang buta terhadap kenyataan lapangan," katanya lagi.
Guntur mengatakan, masyarakat kecil yang secara tiba-tiba loncat ke desil-desil konglomerat bakal dihadapkan pada mekanisme rumit ketika hendak mengoreksi desil mereka agar kembali mendapat bantuan serta tunjangan masyarakat.
"Yang lebih mengerikan, begitu status mampu tersemat, rakyat kecil dipaksa membuktikan kemiskinannya sendiri lewat sanggahan yang berbelit-belit seolah-olah kemiskinan butuh izin administratif untuk diakui oleh negara. Sementara nasib pendidikan anak, biaya berobat, dan bansos harian mereka digantung di tengah proses birokrasi yang entah kapan usai dan beres,” ujarnya.
Guntur kemudian mempertanyakan akurasi sistem tersebut jika masih terdapat masyarakat yang menurutnya mengalami salah klasifikasi status ekonomi.
"Kalau algoritma bisa keliru menilai seorang dosen honorer sebagai orang kaya, bagaimana kita bisa percaya sistem itu bisa adil untuk jutaan rakyat lain yang datanya bahkan tak pernah diverifikasi langsung?" imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, Guntur menegaskan sistem desil seharusnya digunakan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan, bukan justru menjadi penghalang dalam memperoleh hak.
"Desil seharusnya melindungi yang lemah, bukan menjadi mesin algoritma birokrasi yang merampas hak hidup rakyat kecil," pungkasnya
