Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui dirinya sempat mengkritik keras proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).
Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan kritikan yang ia sampaikan bertujuan untuk kebaikan bersama, bukan kritik yang dilontarkan secara serampangan untuk menyerang citra pemerintah. Adapun kritik itu disampaikan AHY ketika perekonomian Indonesia sedang diguncang badai Covid-19.
Baca Juga: Polemik Pangkat Jenderal Bintang 4 Buat Prabowo Subianto
"Saya tidak terbiasa untuk mengelak dari apa yang saya sampaikan dan saya menyampaikan itu juga dengan niatan yang baik. Presiden Jokowi juga pasti memahami. Kami hanya mengingatkan ketika itu ada masa recovery pasca covid," kata AHY saat berkunjung ke kawasan proyek IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, Rabu (28/2/2024).
Namun, katanya, setelah itu kondisi paceklik berakhir dan berhasil teratasi dengan baik, kata AHY, perekonomian Indonesia pun kembali tumbuh. Dengan begitu, tidak ada lagi halangan terhadap perekonomian Indonesia untuk membangun IKN.
Ia menyebut pembangunan IKN harus berfokus pada sektor investasi. Menurutnya, kekuatan pembangunan IKN berada di sektor tersebut. AHY tak ingin pembangunan IKN menyedot banyak dari APBN.
"Justru sekarang kita fokus pada investasi. Karena kekuatan pembangunan mahakarya seperti ini tentu di investasi. Kita tidak ingin habis-habisan dari APBN tentunya. Tapi investasi yang dialirkan baik dari dalam maupun dari luar negeri," ujarnya.
Pada saat yang sama, AHY juga menyebut Kementerian ATR/BPN berperan penting atas kejelasan status tanah di sana. Ia menyebut investor haruslah memiliki keyakinan dan kepastian hukum atas tanah yang digunakan untuk usaha di IKN.
"Itu juga mengapa ATR punya peran yang penting dengan lahan yanh clean and clear. Kita berharap investor juga punya keyakinan dan kepastian hukum atas tanah yang digunakan usaha, yang dikembangkan secara komersial dan juga bisnis diharapkan akan berkembang," ucap dia.
Pada Rabu (21/2/2024) lalu, AHY resmi menjabat Menteri ATR/BPN. Pelantikan dilakukan di Istana Negara. Ia menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menko Polhukam.
Dengan dilantiknya AHY, menjadi menteri juga sekaligus mengakhiri posisi Demokrat di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun terakhir kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
