Pelemahan daya beli masyarakat, tekanan terhadap industri manufaktur, dan terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal menjadi sejumlah tantangan dalam evaluasi ekonomi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pertumbuhan ekonomi perlu diikuti perbaikan kondisi sektor riil agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dalam diskusi publik bertajuk “Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo”, INDEF menyoroti kondisi kelompok kelas menengah yang menghadapi tekanan biaya hidup dan ketidakpastian pendapatan. Situasi tersebut menjadi perhatian karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto mengatakan pelemahan daya beli menjadi persoalan yang perlu segera direspons melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, kelompok kelas menengah berada dalam posisi rentan karena tekanan pengeluaran tidak selalu diimbangi peningkatan pendapatan, sementara akses terhadap bantuan sosial juga terbatas.
“Kondisi di lapangan menunjukkan adanya pelemahan daya beli yang nyata pada kelompok kelas menengah. Mereka tidak terjangkau oleh bantuan sosial (bansos), namun di sisi lain pendapatan mereka tergerus inflasi dan tingginya biaya hidup. Ini alarm bahaya bagi penopang utama konsumsi domestik kita,” ujar Eko pada Selasa (20/10/2026).
Baca Juga: Target Ekonomi 8 Persen Prabowo Dinilai Berat, INDEF Soroti Fiskal dan Efisiensi Investasi
Tekanan terhadap kelompok kelas menengah berpotensi memengaruhi konsumsi rumah tangga. Ketika pendapatan riil tidak tumbuh sebanding dengan biaya hidup, masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada aktivitas usaha, terutama sektor yang bergantung pada permintaan domestik.
Selain daya beli, INDEF menyoroti tantangan yang dihadapi industri manufaktur. Sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu menciptakan nilai tambah sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Eko menilai penurunan kontribusi industri manufaktur terhadap perekonomian menjadi sinyal yang perlu dicermati. Tekanan terhadap industri padat karya, termasuk tekstil dan alas kaki, juga berisiko memengaruhi keberlangsungan lapangan kerja formal.
“Sektor manufaktur yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar mengalami penurunan kontribusi secara konsisten. Fenomena deindustrialisasi dini ini harus dihentikan, karena kalau industri pengolahan goyah, gelombang PHK tidak bisa dihindari,” katanya.
Baca Juga: Laba Himbara Tembus Rp39,9 Triliun, INDEF Dorong Pola Ini Ditiru BUMN Lain
Deindustrialisasi dini menjadi perhatian ketika peran industri pengolahan melemah sebelum perekonomian mencapai tingkat pembangunan yang mampu menyediakan lapangan kerja produktif secara luas. Jika tidak diantisipasi, peluang masyarakat memperoleh pekerjaan formal dan pendapatan yang stabil dapat semakin terbatas.
Karena itu, penguatan manufaktur perlu menjadi bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dinilai perlu menciptakan kondisi yang mendukung keberlangsungan industri, termasuk meningkatkan daya saing usaha dan memperluas kesempatan kerja di sektor-sektor padat karya.
Di tengah dorongan investasi dan hilirisasi, INDEF juga mengingatkan pentingnya memastikan pengembangan industri memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian domestik. Besarnya nilai investasi tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja yang terserap, terutama ketika proyek yang dikembangkan cenderung padat modal.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Abra El Talattov menilai hilirisasi perlu diperluas agar mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
“Hilirisasi memang mencatatkan angka investasi yang besar, tetapi dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal masih minim karena sifatnya yang padat modal (capital intensive). Pemerintah perlu mendorong hilirisasi yang betul-betul terintegrasi dengan industri padat karya di dalam negeri,” ujar Abra.
Menurutnya, pengembangan industri tidak seharusnya berhenti pada pengolahan tahap awal. Pemerintah perlu mendorong penguatan rantai produksi hingga tahap pengolahan lanjutan agar nilai tambah yang dihasilkan semakin besar dan keterlibatan industri domestik semakin luas.
Integrasi antara industri berbasis sumber daya alam dan industri padat karya juga berpotensi memperluas kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan yang beragam. Dengan pendekatan tersebut, manfaat investasi tidak hanya tercermin dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari terciptanya lapangan kerja dan berkembangnya industri pendukung di dalam negeri.
INDEF menilai kebijakan ekonomi perlu memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap tekanan biaya hidup. Perlindungan sosial yang tepat sasaran menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan kelas menengah bawah yang menghadapi tekanan ekonomi.
Pada saat yang sama, penguatan industri padat karya diperlukan agar masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan formal dengan pendapatan yang lebih stabil. Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan pengembangan investasi yang memberikan dampak luas.
Evaluasi ekonomi, dengan demikian, tidak cukup hanya mengukur pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atau besarnya investasi. Kondisi daya beli masyarakat, ketahanan industri manufaktur, dan kualitas lapangan kerja juga menjadi indikator penting untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.
Ke depan, tantangan pemerintah adalah memastikan kebijakan investasi dan industrialisasi berjalan seiring dengan penguatan konsumsi domestik serta penciptaan lapangan kerja. Tanpa dukungan sektor riil yang kuat, pertumbuhan ekonomi berisiko belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
