Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi kapasitas fiskal, efektivitas belanja negara, dan efisiensi investasi. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai target tersebut membutuhkan pembenahan struktural agar tidak semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam diskusi publik bertajuk “Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo”, INDEF menyoroti perlunya strategi yang lebih terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tinggi dinilai tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan belanja pemerintah, tetapi juga membutuhkan penerimaan negara yang kuat dan investasi yang produktif.
Senior Economist INDEF Tauhid Ahmad menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen merupakan sasaran yang ambisius jika melihat kapasitas fiskal Indonesia saat ini. Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan melalui reformasi perpajakan dan optimalisasi sumber pendapatan lainnya.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini sangat ambisius. Kalau kita lihat dari kapasitas fiskal yang ada saat ini, tanpa adanya lonjakan penerimaan negara yang signifikan atau reformasi perpajakan yang drastis, angka tersebut sulit dicapai hanya dengan mengandalkan instrumen APBN,” ujar Tauhid pada Selasa (20/10/2026).
Baca Juga: Laba Himbara Tembus Rp39,9 Triliun, INDEF Dorong Pola Ini Ditiru BUMN Lain
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian INDEF adalah terbatasnya ruang fiskal pemerintah. Pembayaran bunga utang yang terus membebani APBN berpotensi mengurangi keleluasaan pemerintah dalam membiayai program prioritas dan pembangunan.
Tauhid mengingatkan pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara hati-hati agar kewajiban pembayaran utang tidak semakin menekan belanja yang berorientasi pada pembangunan.
“Postur APBN kita semakin tertekan oleh kewajiban pembayaran bunga utang yang terus membengkak. Hal ini menyempitkan ruang fiskal pemerintah untuk mendanai program-program prioritas. Jika tidak hati-hati menjaga batas defisit, efisiensi belanja pembangunan akan makin tergerus,” katanya.
Karena itu, peningkatan penerimaan negara menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Pemerintah dinilai perlu mengoptimalkan penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk dari sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi.
Di sisi lain, pengendalian defisit anggaran juga perlu menjadi perhatian untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan investor. Pembiayaan program pembangunan perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara agar tidak menimbulkan tekanan fiskal baru.
Baca Juga: Presiden Prabowo Singgung Perampingan BUMN, Peneliti INDEF: yang Sakit Jangan Dipelihara
Selain persoalan fiskal, INDEF menyoroti efisiensi investasi sebagai faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja modal dan investasi tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi apabila tidak diikuti produktivitas yang memadai.
Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menjelaskan bahwa Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dapat digunakan untuk melihat efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR yang tinggi menunjukkan kebutuhan investasi yang relatif besar untuk menghasilkan tambahan output.
“Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan peningkatan belanja modal tanpa membenahi efisiensi. Nilai ICOR kita masih tinggi, artinya investasi yang masuk belum efisien dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Harus ada pembenahan dari sisi tata kelola dan iklim investasi,” ujar Esther.
Menurutnya, pembenahan tata kelola dan iklim investasi diperlukan agar modal yang masuk dapat memberikan dampak ekonomi lebih besar. Investasi tidak hanya perlu dilihat dari nilai nominalnya, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat industri dalam negeri.
Pemerintah juga dinilai perlu mendorong keterlibatan sektor swasta serta menarik investasi asing yang berkualitas. Dengan begitu, sumber pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja negara, tetapi juga ditopang aktivitas dunia usaha yang produktif.
INDEF menilai pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan perubahan pendekatan dalam pengelolaan anggaran. Belanja negara perlu diarahkan pada program yang memberikan dampak ekonomi luas, termasuk peningkatan produktivitas, penguatan industri, dan penciptaan lapangan kerja.
Efisiensi belanja juga menjadi penting agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah perlu mengevaluasi prioritas program dan memastikan setiap alokasi anggaran memiliki hasil yang terukur.
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada akhirnya membutuhkan dukungan kebijakan yang terintegrasi. Reformasi penerimaan negara, pengelolaan utang yang hati-hati, peningkatan efisiensi investasi, serta perbaikan iklim usaha menjadi sejumlah faktor yang dinilai perlu diperhatikan pemerintah.
Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, tantangan pemerintah bukan sekadar meningkatkan belanja, melainkan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian.
