Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen untuk memperkuat ketahanan fiskal dan sektor keuangan untuk mendorong perekonomian Indonesia tidak hanya mampu menghadapi berbagai guncangan global, tetapi juga tetap menjaga momentum pertumbuhan.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, mengungkapkan bahwa penguatan tersebut menjadi semakin penting di tengah meningkatnya risiko geopolitik, disrupsi teknologi, fragmentasi keuangan, hingga kompleksitas rantai pasok global.
Wamenkeu menjelaskan, berbagai risiko global saat ini semakin saling terhubung. Ketegangan geopolitik, misalnya, dapat mengganggu pasokan minyak dan mendorong kenaikan harga energi yang kemudian berdampak pada inflasi, suku bunga global, arus modal, nilai tukar, biaya pembiayaan, hingga pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, tantangannya bukan lagi sekadar menjaga stabilitas ketika terjadi ketidakpastian, melainkan membangun kapasitas institusi untuk menyerap guncangan, beradaptasi, dan tetap menjalankan fungsi perekonomian.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, kebijakan fiskal perlu tetap berfungsi sebagai shock absorber sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. APBN harus mampu melindungi masyarakat, mendukung aktivitas produktif, dan merespons risiko yang muncul dengan tetap menjaga disiplin, kredibilitas, dan keberlanjutan fiskal.
“Strategi fiskal harus tetap adaptif, prudent, dan berorientasi pada pertumbuhan; melindungi perekonomian saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal di masa depan,” ungkap Juda Agung dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (28/9/2026).
Di sisi lain, lanjutnya, ketahanan sektor keuangan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan perlu tetap stabil dan efisien, sekaligus semakin dalam dan inklusif agar mampu menyediakan sumber pembiayaan yang beragam serta mengarahkan modal kepada kegiatan produktif. Peran perbankan juga perlu berkembang dari sekadar menyalurkan kredit menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, mendukung UMKM, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing.
Baca Juga: Kemenkeu dan BI Perkuat Sinergi Fiskal dan Moneter Lewat 5 Pilar Kebijakan, Apa Saja?
Transformasi digital dan kecerdasan artifisial juga perlu diiringi dengan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Menurut Wamenkeu, efisiensi tidak selalu berarti ketahanan sehingga sistem keuangan tetap membutuhkan buffers, saluran alternatif, dan pengaturan kontingensi untuk memastikan keberlangsungan layanan serta menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan.
Untuk memperkuat ketahanan tersebut, koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan regulasi sektor keuangan menjadi semakin penting. Wamenkeu menyebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai salah satu kerangka kelembagaan yang berperan dalam memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan serta mengoordinasikan respons terhadap berbagai risiko yang muncul.
“Ketahanan bukan berarti tidak adanya guncangan. Ketahanan adalah kemampuan kita untuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, dan terus bergerak maju tanpa kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik," tambahnya.
Dalam konteks tersebut, Wamenkeu menilai CB Fest 2026 relevan sebagai ruang untuk memperkuat dialog, pertukaran pengalaman, dan kerja sama antarpemangku kepentingan. Forum ini membahas sejumlah isu, antara lain risiko ekonomi dan geopolitik global, kecerdasan artifisial dan layanan keuangan, masa depan pelaporan keuangan, pengelolaan cadangan emas, serta ketahanan operasional.
Bagi Kementerian Keuangan, penguatan ketahanan dilakukan melalui upaya menjaga kesehatan keuangan negara, memastikan kebijakan fiskal tetap mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas sektor keuangan lainnya, serta memperdalam kerja sama dengan mitra internasional.
